Para seniman melakukan unjuk rasa `Ngaben Kebudayaan` untuk menolak penyerahan Taman Ismail Marzuki kepada Unit Pengelola Teknis bentukan Pemprov DKI, Cikini, Jakarta, 6 November 2015. TEMPO/LUHUR TRI PAMBUDI
TEMPO.CO, Jakarta - Sastrawan Radhar Panca Dahana, perwakilan Masyarakat Seniman Jakarta (MSJ), menolak tegas rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalihkan tanggung jawab administratif ke tangan Unit Pengelola Teknis (UPT) karena pelbagai alasan. "Pertama, UPT diisi oleh pegawai negeri yang tidak punya latar belakang kesenian dan kebudayaan," kata Radhar saat ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa malam, 10 November 2015.
Kedua, Radhar melanjutkan, aktivitas kesenian akan banyak diawasi dan dikenakan pajak mulai dari perizinan, pemasangan poster, hingga pementasan. Selain itu, pengurus UPT akan mendapatkan aturan jam kerja sampai pukul 16.00, sedangkan kegiatan seniman banyak diadakan pada malam hari. "Karena itu, seniman ingin TIM tetap dikelola BP-PKJ (Badan Pengelola Pusat Kesenian Jakarta). Seniman akan terus menggelar aksi sampai pengalihan tanggung jawab administratif TIM dari BP-PKJ ke UPT dibatalkan," kata Radhar.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana akan mengalihkan pengelolaan TIM dari BP-PKJ ke tangan UPT. Alasannya, Ahok--panggilan Basuki--mengklaim selama ini seniman menerima 'jatah' dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Padahal, kata Ahok, aturan Menteri Dalam Negeri tidak memungkinkan pihaknya memberi subsidi bagi TIM selama tiga tahun berturut-turut sehingga dia berinisiatif membentuk UPT.
Menurut Radhar, Ahok tidak mengerti permasalahan kesenian dan kebudayaan. Karena itu, Radhar berharap Ahok dengan rendah hati mau menemui seniman untuk berdialog.
“Karena keliru, Ahok berarti tidak mengerti kebudayaan. Ahok itu ngertinya sampah, Kali Ciliwung, dan kemacetan. Dulu pun Ahok tidak mengerti itu, tapi dia mau belajar sampai ngelotok. Tapi kenapa sekarang dia tidak mau belajar soal kebudayaan?” tanya Radhar kepada Ahok.
