Pemandanan udara Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, 5 November 2015. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Bekasi - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan dana hibah yang diberikan pemerintah DKI Jakarta banyak membantu pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi. Karena itu dia berharap hubungan baik antara Kota Bekasi dan Jakarta bisa terjalin dengan baik. "DKI jangan diajak berantem. Dialem saja biar duitnya buat Bekasi," kata Rahmat, Selasa, 18 November 2015.
Menurut Rahmat, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jakarta lebih dari Rp 70 triliun. Anggaran tersebut jauh lebih besar dibanding APBD Bekasi yang totalnya hanya Rp 4 triliun. Nilai anggaran itu tidak akan cukup untuk membiayai seluruh proyek infrastruktur di Kota Bekasi.
Rahmat mengatakan tahun ini Kota Bekasi mendapatkan dana hibah lebih dari Rp 98 miliar. Dana itu dipakai untuk membangun tiga proyek besar guna mengurai kemacetan. "Tahun-tahun sebelumnya, kita hanya dapat Rp 2,5 miliar," kata dia.
Proyek yang menggunakan dana hibah dari Jakarta tahun 2015, antara lain penyempurnaan jalan sisi selatan Kalimalang atau Jalan K.H. Noer Alie sebesar Rp 60 miliar, penyempurnaan jembatan di sekitar Tol Bekasi Timur sebesar Rp 30 miliar, dan pelebaran jembatan Bojong Menteng sebesar Rp 8 miliar. "Gubernur (Basuki Tjahaja Purnama) bilang daha hibah berapa pun tak masalah, asal bermanfaat," kata Rahmat.
Rahmat mengatakan tahun depan pemerintah DKI Jakarta berencana menggelontorkan dana hibahnya sebesar Rp 400 miliar untuk proyek infrastruktur jalan dan banjir. Karena itu Kota Bekasi akan merugi jika memusuhi Jakarta.
Hubungan pemerintah DKI dengan Kota Bekasi belakangan ini sempat tegang gara-gara masalah pengelolaan sampah. Ketegangan itu muncul setelah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bekasi sesumbar untuk memanggil Gubernur Basuki alias Ahok. Dewan ingin mendengar penjelasan Ahok ihwal pelanggaran perjanjian kerja sama dalam pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantargebang.
