TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mempertanyakan pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru menyebutkan adanya kesalahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta saat dirinya menjabat sebagai gubernur.

"Saya buka dikit deh, BPK menyalahkan kami, 'kenapa KUA-PPAS Anda tanpa angka?' Gue juga baru tahu dari Mendagri bahwa kami salah. Justru gue tanya sama lu, kenapa waktu gue belum jadi gubernur enggak pernah mempermasalahkan?" ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, saat ditemui di Balai Kota pada Selasa, 24 November 2015.

Menurut Ahok, apabila penyusunan KUA-PPAS oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dipimpinnya salah, KUA-PPAS yang ada di tahun-tahun sebelumnya juga seharusnya salah karena ia mengikuti cara penyusunan KUA-PPAS yang telah ada sejak dulu. "Kenapa dulu Mendagri enggak pernah mempermasalahkan APBD DKI yang salah total cara nyusunnya? Jawab saya dong. Dia malah senyum-senyum lagi," tutur Ahok.

Selain mempermasalahkan sistem administrasi keuangan yang salah, menurut Ahok, BPK juga mempertanyakan pembayaran pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta. "Kenapa Sekda yang ngurus pembayarannya semua? Ya mana gue tahu, itu urusan Sekda. Kalau Sekda salah, berarti Sekda yang dulu-dulu salah dong," ujar Ahok.

Ahok pun menyebutkan pemeriksaan pertama yang dilakukan oleh BPK DKI Jakarta tendensius karena pada pemeriksaan tersebut, pemerintah DKI Jakarta dianggap merugikan negara karena telah membeli lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang tidak sesuai dengan harga NJOP.

"Suruh orang balikin. Gimana mau balikin? BPK ngerti enggak sih cara beli tanah? Dibalikin enggak bisa dong, bayar pajak notarisnya siapa? Mesti minta izin DPRD juga. Kalau kami jual lagi, lebih mahal enggak? Kalau kami jual harga sama kayak dulu, kerugian negara enggak? Namanya memang tendensius, lalu kasih juga buah simalakama," tutur Ahok.

Ahok menyatakan, apabila BPK benar-benar ingin mencari kebenaran dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, BPK harus berani membuka video pemeriksaannya kepada masyarakat. "Saya bilang ke BPK, kalau mau bersihkan diri, mau jadi jagoan, buka aja rekamannya, pasti top kamu," ujar Ahok.

Kemarin Ahok diperiksa oleh BPK sehubungan dengan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Menurut BPK DKI Jakarta, pemerintah DKI Jakarta telah merugikan negara sebesar Rp 181 miliar dengan membeli lahan tersebut. Dalam pemeriksaan tersebut, Ahok diperiksa oleh 12 petugas BPK selama kurang lebih 9 jam.

ANGELINA ANJAR SAWITRI