TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti mengkritik kebijakan Dinas Pendidikan Jakarta yang dianggap lebih banyak mementingkan pembangunan fisik sekolah dan penunjangnya, ketimbang pelatihan guru.

Selama dua tahun terakhir, kata Retno, guru-guru hanya dilatih terkait dengan Kurikulum 2013, dan didorong menuntaskan mata pelajaran yang disertakan dalam ujian nasional (UN).

"Padahal seharusnya ada pelatihan peningkatan kualitas guru secara terencana, sesuai kasus dan pemetaan kemampuan dia di mana," kata Retno, saat dihubungi, Rabu, 25 November 2015.

Menurut Retno, Dinas seharusnya menggelar bimbingan teknik, kreativitas mengajar, pengisian pedagogi, dan pencegahan kekerasan agar bisa menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman di sekolah.

Dinas bisa meminta pelatihan dari pakar atau praktisi sesuai bidangnya masing-masing. Mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Jakarta ini mengatakan kebanyakan pembicara pelatihan yang diadakan Dinas diisi sendiri oleh tim Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), bukan pakarnya.

Sedangkan pelatihan informasi dan teknologi kebanyakan digelar swasta, bukan dari Dinas Pendidikan. "Harusnya guru di Jakarta dididik lebih canggih dari para profesional. Misalnya mengundang politisi dan hakim untuk pelajaran kewarganegaraan, atau dosen untuk pelajaran lain," kata Retno.

Soal kekerasan, Retno melihat pentingnya pelatihan pencegahan kekerasan diberikan kepada guru dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas. Dengan pelatihan ini, guru dan kepala sekolah memiliki persepsi yang sama soal bentuk-bentuk kekerasan yang tak hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi bisa verbal.

"Keterampilan ini dibutuhkan agar budaya kekerasan tak berkembang," ucapnya. "Bagaimana kita menciptakan zona aman di sekolah kalau tak ada pendidikannya sama sekali?"

Pada Jumat, 18 September 2015, siswa kelas II SD 07 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Anggrah Ardiansyah, meninggal setelah terluka di kepala karena ditendang temannya. Perkelahian tersebut bermula karena saling ejek. Guru pun kecolongan atas peristiwa ini karena luput dari perhatian guru.

Saat itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budiman justru meminta orang tua memberikan pengawasan yang lebih ketat kepada anak-anak. "Tidak hanya sekolah yang bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter anak yang positif," katanya.

Pada Kamis, 19 November 2015, Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga dimarahi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama karena Ahok, panggilan Basuki, menemukan rancangan anggaran honor tenaga ahli programmer dengan honor hingga Rp 12 juta. Ahok juga menunda sejumlah rehabilitasi sekolah karena anggaran Dinas Pendidikan yang dinilainya tak wajar.

PUTRI ADITYOWATI