Sistem Keamanan DKI Terendah Se-Asia  

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Senin, 7 Desember 2015 17:27 WIB

Ilustrasi begal motor. TEMPO/Gunawan Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengatakan sistem keamanan DKI Jakarta berada di posisi terakhir dari 50 kota besar se-Asia. Salah satu indikatornya adalah DKI kurang memiliki keamanan digital. “Bayangkan, tak ada CCTV yang komprehensif di Jakarta ini. Yang ada hanya NTMC dan beberapa yang private,” katanya di Balai Kota, Senin, 7 Desember 2015.

Ia berharap program Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk memasang 6.000 CCTV di Ibu Kota bisa terlaksana tahun depan. Tito berharap CCTV sebanyak itu bisa memantau seluruh Ibu Kota. “Jadi, kalau ada macet, kegiatan masyarakat, demo, peristiwa kejahatan, itu akan sangat terbantu oleh CCTV itu,” ujarnya.

Selain CCTV, sistem keamanan lain yang belum dimiliki adalah emergency call. Sistem panggilan darurat sangat dibutuhkan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan di saat darurat. Misalnya seorang wanita yang sedang berjalan tengah malam dibuntuti seseorang atau seseorang terkena serangan jantung.

“Pak Gubernur sudah punya ide namanya, one one nine (119). Kalau bisa, diintegrasikan dengan polisi, ambulans, dan kebakaran,” ujarnya.

Saat kasus Metro Mini yang ditabrak kereta api Commuter Line di Muara Angke kemarin, Tito mengatakan gerak cepat dari aparat bagus sekali. “Ada polisi, ada pemadam kebakaran, lalu ada juga ambulans secara cepat. Tapi akan lebih baik lagi kalau ada sistem satu atap.”

MAYA AYU PUSPITASARI

Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

2 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

2 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

2 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

2 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

2 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

15 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

17 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

29 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

29 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

30 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya