(ki-ka) Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik dan Ketua Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Triwisaksana memperlihatkan surat penerimaan pelaporan dari KPK terkait hasil audit anggaran DKI tahun 2014, Jakarta, 30 Oktober 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Pembacaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rapat paripurna batal dilakukan hari ini. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Mohammad Taufik mengatakan penetapan APBD akan tertunda lagi dua hari.
Ia pun meminta eksekutif bekerja keras agar penetapan APBD bisa dilakukan secepatnya. “Saya minta eksekutif kerja keras melobi Mendagri agar eksekusinya jangan lama-lama,” katanya di Balai Kota, Selasa, 15 Desember 2015.
Taufik mengatakan, pagi tadi, Sekretaris Daerah Saefullah datang ke ruangannya dan menyatakan bahwa rancangan kerja anggaran belum selesai disiapkan.
Padahal, menurut Taufik, saat rapat badan musyawarah, Saefullah hadir dan menyatakan kesanggupannya menyelesaikan rancangan kerja anggaran dalam sehari setelah pembahasan Kebijakan Umum APBD-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.
Karena penundaan tersebut, rapat paripurna hari ini hanya membacakan peraturan daerah kepemudaan dan olahraga.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlambat menyerahkan draf APBD 2016 kepada Kementerian Dalam Negeri. Seharusnya draf tersebut diberikan pada 30 November lalu. Namun Ahok kembali mengevaluasi isi KUA-PPAS sehingga semua target penyelesaian menjadi tidak bisa dipenuhi.
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
