Pegawai bertugas di ruang Bandung Command Centre, Balaikota, Bandung, Jawa Barat, 26 Januari 2015. Bandung Command Centre yang berkonsep smart city untuk meningkatkan pelayanan publik. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berinisiatif memberikan kemudahan bagi masyarakat Ibu Kota dalam beraktivitas melalui Smart City. Satu tahun berlalu, Kepala Unit Pelaksana Tugas Smart City Setiaji mengatakan target pengelolaan Smart City sudah terlampaui.
Dalam pengelolaannya, Pemprov DKI menargetkan respons satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebanyak 22. Namun yang terjadi saat ini 29 SKPD merespons baik. “SKPD responsifnya lebih cepat. Sebelumnya bisa sampai dua minggu. Sekarang sejam bisa,” ucap Setiaji kepada Tempo, Selasa, 15 Desember 2015.
Setiaji menuturkan salah satu fokus utama dalam pengelolaan Smart City adalah keterbukaan data sehingga memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Saat ini, ujar dia, ada 219 data set yang bisa diakses masyarakat. Tahun depan akan ada lebih banyak lagi. “Kami ingin membuat Jakarta in your hand.”
Selain itu, kerja sama dengan pengembang aplikasi bertambah. “Tadinya kan cuma satu, Qlue. Sekarang sudah ada tambahan,” tuturnya. Ia mengatakan saat ini sudah ada tambahan aplikasi, seperti Ragunan Zoo untuk kebun binatang, Ruangguru untuk tes online kompetensi guru, dan iJakarta.
Rencananya, pada 28 Desember mendatang, Pemprov DKI akan melakukan launching City API yang bisa digunakan untuk developer membuat aplikasi. “Jadi data itu bisa langsung ditarik ke dalam aplikasi,” ucapnya.
Untuk tahun depan, Pemprov DKI akan membuat sistem Jakarta One Payment. Sistem ini membuat satu single card dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan. Tak hanya itu, pemerintah juga berencana memasang CCTV untuk memantau keadaan Ibu Kota.
