Polisi Terus Buru Anggota Jaringan Teroris Bekasi  

Reporter

Jumat, 25 Desember 2015 04:24 WIB

Tempat tinggal terduga teroris di Kampung Dukuh Jaya, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 23 Desember 2015. Polisi menangkap pria yang diduga terkait dengana teroris yang ditangkap di Tasikmalaya dan Sukoharjo. ANTARA/Risky Andrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian RI Inspektur Jenderal Anton Charliyan mengatakan pihaknya masih mengejar komplotan jaringan teroris Bekasi yang terkait dengan ISIS. "Pasti dilakukan itu," kata Anton saat dihubungi pada Kamis, 24 Desember 2015.

Anggota jaringan teroris Bekasi yang belum tertangkap adalah Nur Rohman dan Andika. Nur Rohman bertugas membeli bahan-bahan utama pembuatan bom.

Sedangkan Andika berperan sebagai perakit bom, yang rencananya akan digunakan untuk menyerang sejumlah sasaran, seperti Kepala Polri Badrodin Haiti. "Pokoknya yang terdeteksi ada kaitannya kami kejar."

Anton menjelaskan, Kapolri sudah mengetahui menjadi target sasaran jaringan teroris. Anton mengaku pihaknya sudah meningkatkan penjagaan di sekitar orang nomor 1 di tubuh Polri itu.

Meski penjagaan terhadap Kapolri Badrodin Haiti sudah sangat ketat dan baik, Anton menuturkan, "Ya sekarang ditingkatkan lagi."

Dua teroris tertangkap di Bekasi atas nama Arif Hidayatulloh alias Abu Mush'ab dan Alli yang merupakan warga negara Cina. Arif merupakan fasilitator kelompok ini dan penerima perintah dari seorang bernama Bahrunnaim. Sedangkan Alli disiapkan menjadi pengantin atau pelaku bom bunuh diri.

DIKO OKTARA




Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

2 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

17 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya