Tak Ada Kernet, Penumpang Ragu Naik Feeder Transjakarta  

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Senin, 4 Januari 2016 08:24 WIB

Petugas mengatur parkir armada bus Trans-Kopaja terintegrasi dengan Transjakarta saat peluncuran di Jakarta, 22 Desember 2015. Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama, memberi kebebasan kepada pihak Trans-Kopaja untuk mengatur trayek. TEMPO/M Iqbal Ichsan

TEMPO.CO, Jakarta - Sudah dua pekan bus pengumpan atau feeder Transjakarta beroperasi di enam koridor. Puluhan bus berwarna biru muda dan putih tersebut berhenti di halte yang dilalui bus Transjakarta, tapi pamornya masih kalah dengan bus utama. Di halte Dukuh Atas 2, misalnya, penumpang yang berbaris di lajur antrean menuju Ragunan tampak ragu-ragu menaiki bus tanpa kernet itu.

Sebagian memilih menunggu bus Transjakarta berwarna abu-abu atau merah. "Ayo, ke Ragunan pakai ini juga bisa. Sama saja, tidak bayar," kata petugas Transjakarta, Bernadi, Minggu siang, 3 Januari 2016.

Setelah diumumkan, belasan penumpang langsung masuk ke bus. Saat bus berhenti di halte Patra Kuningan, dua wanita tak jadi masuk ke dalam bus. Sedangkan sopir hanya mampu memberi tahu dari balik kemudinya, tapi seolah tak terdengar. "Ayo Ragunan, Ragunan."

Penumpang yang masuk lewat halte Transjakarta tak akan ditarik biaya tambahan saat menaiki bus pengumpan sebesar Kopaja itu. Pembayaran hanya dilakukan sekali untuk layanan bus terintegrasi selama tidak ke luar halte. Tarif yang dikenakan sebesar Rp 3.500 untuk semua layanan.

Seorang penumpang, Rusmanto, menyayangkan minimnya sosialisasi penggunaan bus baru ini. Ia menyarankan agar pengelola menambah kernet yang bertugas menarik minat penumpang. "Supaya orang tahu ini gratis, tak bayar lagi. Jadi semua bisa naik," ujar warga Tambora itu.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama geram lantaran bus sepi peminat karena tak ada kernet di dalam bus. Menurut Ahok, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menghitung anggaran operasional Transjakarta feeder, termasuk pengadaan kernet. “Kami, kan, sudah hitung, kenapa kernet dihilangkan?” tutur Ahok. Menurut dia, selain membantu penumpang, kernet bisa mendongkrak tingkat keterisian bus. "Tinggal teriak-teriak, lalu bilang penumpang cuma bayar sekali."

Direktur PT Transjakarta Antonius Kosasih mengatakan peniadaan kernet dimaksud untuk menghapus pungutan di dalam bus. Untuk sosialisasi awal, Kosasih memasang spanduk di semua halte yang terlayani bus pengumpan dan pengumuman lewat petugas halte. "Pengadaan kernet paling lambat bulan ini," ucap Kosasih. Menurut dia, selain memudahkan penumpang, pengadaan asisten sopir mampu menyerap tenaga kerja.

PT Transjakarta juga akan menerapkan sistem pembayaran di dalam bus khusus untuk penumpang yang naik di luar koridor utama. "Kami buat halte bus pengumpan yang bisa e-ticketing, lalu tapping on bus," katanya.

Pada 22 Desember 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan 320 unit bus Kopaja ukuran sedang sebagai angkutan pengumpan Transjakarta untuk enam koridor. Yaitu, rute Monas-Pantai Indah Kapuk, Ragunan-Monas, Ragunan-Dukuh Atas, Lebak Bulus-Senen via Stasiun Cikini, dan Blok M-Manggarai via Stasiun Manggarai.

Sayangnya, hingga kini bus rute Lebak Bulus-Senen belum dioperasikan. Kosasih beralasan kajian rute bus masih dalam tahap perizinan ke Dinas Perhubungan. "Kami perlu lihat lagi apakah rute itu sudah yang paling dibutuhkan atau harus dimodifikasi lagi," ujarnya.

MAYA AYU PUSPITASARI


Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

18 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

54 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Jam Operasional Busway TransJakarta 2024 untuk Weekdays dan Weekend

27 Januari 2024

Jam Operasional Busway TransJakarta 2024 untuk Weekdays dan Weekend

TransJakarta merupakan moda transportasi yang memudahkan mobilitas masyarakat setiap harinya. Berikut jam busway TransJakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Kendaraan Masuk Busway Transjakarta bakal Kena Tilang Manual

20 Mei 2023

Kendaraan Masuk Busway Transjakarta bakal Kena Tilang Manual

Polda Metro Jaya akan menyiapkan polantas di lokasi yang rawan penerobosan busway Transjakarta. Tilang manual tanpa kecuali.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

Agar Jalur Sepeda Steril, B2W Indonesia Minta Pemprov Tiru Cara Transjakarta

11 November 2022

Agar Jalur Sepeda Steril, B2W Indonesia Minta Pemprov Tiru Cara Transjakarta

Ketua Umum B2W Indonesia, Fahmi Saimima, mengatakan perlu ada pendidikan dan penegakan hukum yang tegas untuk membuat masyarakat peduli jalur sepeda

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya