Pasar Lingkungan di Bekasi Bakal Dikenai Retribusi

Reporter

Kamis, 7 Januari 2016 17:16 WIB

Pedagang di pasar tradisional Kranji, Kota Bekasi. TEMPO/Hamluddin

TEMPO.CO, Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, bakal menarik retribusi terhadap pasar lingkungan di wilayah setempat. "Karena ada potensi pendapatan asli daerah," kata Sekretaris Dinas Perekonomian Rakyat Daerah Kota Bekasi, Dedet Kusmayadi, Kamis, 7 Januari 2016.

Menurut Dedet, jumlah pasar lingkungan di Kota Bekasi sekitar 42 titik, tersebar di 12 kecamatan yang dikelola oleh pengurus lingkungan sekitar, swasta yang berbadan hukum, maupun perorangan. Ia mencontohkan, pasar lingkungan tersebut seperti Pasar Kecapi, Pasar Rawalumbu, Pasar Pagi Pekayon, dan Pasar Pagi Margahayu.

Sejauh ini, Dedet menambahkan, pasar tersebut tak tersentuh oleh pemerintah, kecuali terkait kebersihannya. Karena itu, kata dia, pihaknya ingin masuk ke dalamnya, dimana pemerintah bisa menarik retribusi. Menurut Dedet, potensi pendapatan dari retribusi pasar lingkungan cukup besar. "Sekitar Rp 3-4 miliar," kata Dedet.

Sayangnya, menurut Dedet, saat ini pemerintah belum bisa menarik retribusi, sebab belum ada payung hukumnya. Karena itu, pihaknya mengajukan pembuatan peraturan daerah perihal itu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. "Usulan sudah masuk dalam program legislasi daerah," kata Dedet.

Adapun pendapatan dari pasar saat ini baru disumbangkan oleh 12 pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah. Nilai pendapatannya mencapai Rp 10 miliar dalam setahun. Menurut dia, jika pasar lingkungan sudah bisa ditarik retribusi, maka dapat membantu meningkatkan pendapatan. "Kami juga bisa melakukan penataan pasar lingkungan," kata Dedet.

ADI WARSONO

Berita terkait

Golkar Ajukan Nofel Saleh Hilabi Maju Pilkada Kota Bekasi

18 hari lalu

Golkar Ajukan Nofel Saleh Hilabi Maju Pilkada Kota Bekasi

Golkar mengajukan tiga nama di Pilkada Kota Bekasi.

Baca Selengkapnya

50 Persen Warga Kota Bekasi Mudik

21 hari lalu

50 Persen Warga Kota Bekasi Mudik

Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad, mengatakan 50 persen lebih warganya mudik ke kampung halaman

Baca Selengkapnya

PKB Kota Bekasi Luncurkan PKB Call, Buka Penjaringan Bakal Calon Wali Kota

21 hari lalu

PKB Kota Bekasi Luncurkan PKB Call, Buka Penjaringan Bakal Calon Wali Kota

Sudah ada tiga tokoh yang mendaftar untuk maju di Pilkada Kota Bekasi 2024 lewat PKB

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Kasus Pertalite yang Dicampur Air di SPBU di Kota Bekasi

30 hari lalu

Fakta-fakta Kasus Pertalite yang Dicampur Air di SPBU di Kota Bekasi

Para tersangka pelaku pencampur BBM jenis Pertalite dengan air yang dikirim ke sebuah SPBU Kota Bekasi tersebut akan diancam pidana 6 tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Dirjen Pajak Beri Penghargaan untuk Pemkab Tapanuli Utara

54 hari lalu

Dirjen Pajak Beri Penghargaan untuk Pemkab Tapanuli Utara

Pemkab Tapanuli Utara merupakan pemda dengan pembuatan barita acara rekonsiliasi tercepat 2023

Baca Selengkapnya

Eskalator Stasiun Bekasi Rusak Lagi, Cuma Beroperasi 2 Jam

7 Februari 2024

Eskalator Stasiun Bekasi Rusak Lagi, Cuma Beroperasi 2 Jam

Pengguna KRL berharap PT KAI serius memperbaiki fasilitas publik di stasiun Bekasi itu.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Bupati Sidoarjo dan Kepala BPPD atas Dugaan Kasus Pemotongan Insentif ASN

1 Februari 2024

KPK Panggil Bupati Sidoarjo dan Kepala BPPD atas Dugaan Kasus Pemotongan Insentif ASN

Dalam OTT di Sidoarjo, tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di Pendopo Delta Wibawa, Kantor BPPD, hingga rumah bupati Sidoarjo.

Baca Selengkapnya

Relawan Mahfud MD, Komunitas Peluru Tak Terkendali Kunjungi Atlet Kalangan Disabilitas di Bekasi

29 Januari 2024

Relawan Mahfud MD, Komunitas Peluru Tak Terkendali Kunjungi Atlet Kalangan Disabilitas di Bekasi

Dalam pertemuan tersebut para relawan cawapres Mahfud MD tersebut menemui Ketua Pengurus GOR Bulu Tangkis Smesh, Sugeng.

Baca Selengkapnya

OTT KPK di Sidoarjo, Kantor Kabid Pajak Daerah Disegel

26 Januari 2024

OTT KPK di Sidoarjo, Kantor Kabid Pajak Daerah Disegel

KPK menyegel beberapa ruangan di kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.

Baca Selengkapnya

Tarif Pajak Hiburan yang Tak Menghibur Industri

25 Januari 2024

Tarif Pajak Hiburan yang Tak Menghibur Industri

Pelaku usaha industri hiburan jenis diskotek hingga spa memprotes rencana kenaikan pajak hiburan hingga 40-75 persen. Pemerintah menjanjikan insentif

Baca Selengkapnya