Tak Peduli Rusuh, Ahok Tetap Gusur Warga Bukit Duri  

Reporter

Selasa, 12 Januari 2016 11:09 WIB

Warga korban gusuran melintasi rumahnya yang terkena penggusuran di Bukit Duri Poncol, Jakarta, 12 Januari 2016. Puluhan rumah terkena gusuran program normalisasi Kali Ciliwung. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak menggubris penolakan penggusuran warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, serta tuntutan ganti rugi yang diajukan. "Tetap kita akan gusur 92 rumah, karena kita mau sheet pile 250 meter. Rusuh enggak rusuh kita harus tetap lakukan," kata Ahok saat ditemui di gedung Balai Kota, Selasa, 12 Januari 2016.

Ahok juga tidak mempermasalahkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang belum memberikan putusan atas gugatan warga terhadap surat perintah bongkar (SPB) yang dikeluarkan Camat Tebet Mahludin, yang dianggap menyalahi aturan. "PTUN ya itu urusan kedua, sekarang kan kita sudah sesuai prosedur. Minta bongkar ya bongkar," ucapnya.

(Baca juga: Tolak Penggusuran, Warga Bukit Duri Gugat Camat Tebet)

Terlebih, menurut Ahok, warga Bukit Duri yang menempati tanah milik negara, seharusnya menuruti penggusuran tersebut. Apalagi pihaknya juga sudah menyiapkan rumah susun (rusun) sebagai ganti tempat tinggal mereka. "Kalau orang udah salah dudukin tanah negara terus ke PTUN, gitu terus ya enggak bisa," katanya.

Warga Bukit Duri justru menolak dipindahkan ke rusun dan menggugat pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Udah dipindahin ke rusun dia enggak mau pindah, dia malah gugat, ya bongkar," ujar Ahok.

Setelah merelokasi warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, pada tahun lalu, Ahok memang berencana merelokasi warga Bukit Duri, pada tahun ini. Relokasi tersebut merupakan bagian dari normalisasi Sungai Ciliwung. Pemerintah DKI pun telah menyediakan 144 unit rumah susun Pulo Gebang dan 150 unit rumah susun Cipinang Besar Selatan untuk menampung warga Bukit Duri. Ada sekitar 97 petak bidang yang terkena pelebaran Ciliwung.

Untuk melanjutkan program normalisasi tersebut, pada 4 Januari 2016, Camat Tebet Mahludin menerbitkan SPB. Surat tersebut merupakan kelanjutan dari surat peringatan (SP) 1 dan 2 yang dikeluarkan pada 18 dan 28 Desember tahun lalu. SPB tersebutlah yang digugat tujuh warga RT 011, 012, dan 015, RW 010, Bukit Duri.

Saat ini, hampir seluruh warga RT 011, 012, dan 015, RW 010, Bukit Duri, tak menghuni rumahnya. Di kawasan tersebut, sebagian besar bangunan telah roboh. Beberapa warga tampak memunguti bahan-bahan bangunan yang masih tersisa untuk dijual kembali.

Di seberang daerah Bukit Duri, Kampung Pulo, alat-alat berat seperti ekskavator terus melebarkan Ciliwung. Beberapa pekerja pun tampak tengah memasang sheet pile di sepanjang Ciliwung.

GHOIDA RAHMAH | YOHANES PASKALIS

Berita terkait

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

1 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

3 hari lalu

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

13 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

15 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

22 hari lalu

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

24 hari lalu

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN

Baca Selengkapnya

Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

32 hari lalu

Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.

Baca Selengkapnya

Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

32 hari lalu

Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.

Baca Selengkapnya

Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

33 hari lalu

Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

Otorita IKN mendatangi warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Otorita IKN menyebut kedatangannya sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dan warga di bulan Ramadan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

35 hari lalu

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.

Baca Selengkapnya