Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, memberikan selamat kepada pejabat yang baru dilantik usai pelantikan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, 8 Januari 2016. Ahok memutasi 1.046 pejabat DKI Jakarta untuk memaksimalkan kinerja. TEMPO/ M Iqbal Ichsan
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui kinerja birokrasi di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih rendah. "Kalau mau kasih nilai, ya, masih C atau 6, tapi ada juga SKPD yang nilainya 8," ujar pria yang biasa disapa Ahok ini saat ditemui di gedung Balai Kota Jakarta, Rabu, 20 Januari 2016.
Menurut Ahok, ada sejumlah alasan yang membuat penilaian birokrasi DKI masih rendah. "Sudah kebiasaan tidak melayani, otaknya hanya proyek selama ini," katanya. "Ya, tapi tidak semua. Ada dinas yang sudah lumayan, misalnya Dinas Kebersihan."
Penilaian baik atas Dinas Kebersihan itu, kata Ahok, hanya bagian-bagian tertentu. Sebab, pada level bawah masih banyak pegawai yang "bermain". Budaya buruk tersebut harus diberantas. "Eselon 3 parah, ada kemungkinan eselon 2 dapat setoran," tutur Ahok.
Sebelumnya, berdasarkan data Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi 2015, yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Provinsi DKI ada pada peringkat 18 dengan nilai 58,57 atau setara dengan CC. Data tersebut dicantumkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam situsnya, www.menpan.go.id.
