Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengapresiasi bakal tampilnya Yusril Ihza Mahendra dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada 2017. Ahok—sapaan Gubernur Basuki—siap bersaing dengan Yusril.
"Menurut saya, bagus, ya, kalau Yusril mau mencalonkan diri di pilkada. Masyarakat Jakarta jadi punya banyak pilihan," ujarnya di Balai Kota, Jumat, 5 Februari 2016. Ahok senang jika banyak yang mencalonkan diri menjadi gubernur.
Dengan banyaknya calon, masyarakat Jakarta punya pilihan yang banyak pula. "Bukan masalah siap atau tidak siap, saya malah mau mendorong supaya banyak orang mencalonkan di DKI. Supaya warga DKI punya banyak pilihan program-program dan visi para calonnya dan bagaimana kebijakannya," tuturnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini malah tidak terlalu yakin akan kembali duduk di kursi Gubernur DKI. Menurut dia, hal itu bisa saja terjadi jika program yang sudah ia terapkan selama ini dianggap mengecewakan dan tak menguntungkan warga Jakarta.
"Bisa saja program saya mengecewakan. Banyak kritik soal normalisasi sungai, misalnya, katanya kejam, semua rumah pinggir sungai dibongkar," katanya. Apabila ada calon yang bisa memberikan solusi lebih bagus tanpa membongkar-bongkar, kata Ahok, hal itu bisa menjadi pilihan lain bagi warga.
Majunya Yusril disampaikan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid. Menurut dia, sosok mantan Menteri Hukum dan HAM ini memenuhi kompetensi untuk memimpin Jakarta. Menurut Hidayat, partainya tak menutup kemungkinan mengusung Yusril dalam pilkada 2017.
"Semuanya masih terbuka. Nanti bergantung pada survei terakhir dengan kader-kader kami. Bagaimana mereka merasa paling nyaman," katanya saat ditemui di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen DPR, Jumat, 5 Februari 2016.
Yusril sebelumnya telah mengatakan akan mencalonkan diri dalam pilkada DKI dan siap bertarung menghadapi Ahok.
Menurut Hidayat, Yusril mempunyai kualitas yang mumpuni untuk menjadi DKI-1. Menteri Sekretaris Negara pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu berpengalaman dalam urusan birokrasi.
PKS memiliki kursi di DPRD kurang dari 16 atau belum mencukupi syarat minimal pengusung sendiri calon Gubernur DKI. Karena itu, PKS akan berkoalisi dengan partai lain.
