Warga melintas didepan bangunan cafe di kawasan lokalisasi Kalijodo, Jakarta, 12 Februari 2016. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga berencana menata kawasan ini menjadi Stasiun Pengisian Bahan Gas (SPBG). ANTARA/Muhammad Adimaja
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan penertiban kawasan Kalijodo, Pejagalan, Jakarta Utara, masih bergantung pada kepolisian. Ia mengaku terus berkoordinasi dengan polisi terkait dengan hal ini. "Kalau sikat mah kami menunggu SP 1, 2, 3 dulu. Makanya, tergantung intel polisi," katanya di Balai Kota Jakarta, Sabtu, 13 Februari 2016.
Ahok berencana mengubah kawasan Kalijodo menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Ahok mengaku siap mendanai para pekerja di Kalijodo yang tak memiliki identitas (KTP) DKI untuk kembali ke kampung halamannya. Sedangkan penduduk beridentitas Jakarta akan disediakan rumah susun sebagai pengganti rumahnya.
"Nanti kami kasih rumah susun. Saya enggak akan kasih uang, bikin manja. Yang bukan (warga) DKI, pulangin saja," tuturnya.
Tentang kemungkinan keberadaan preman di Kalijodo, Ahok menanggapi enteng. "Kata polisi, enggak ada preman kok. Ya kita lihat saja, kalau ada bentrokan, ya berarti premannya masih banyak," tuturnya.
Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Krishna Murti mengaku khawatir kemungkinan peningkatan angka kriminalitas sesaat setelah kawasan Kalijodo digusur. Pasalnya, preman dan warga akan mengganggu dan memalak warga sekitar.
