TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan mendukung rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan kawasan prostitusi Kalijodo, Jakarta Utara. Namun, menurut Luhut, pemerintah pusat tak ikut turun tangan dalam penertiban itu.

"Pemerintah pusat ikut turun juga? Apa kerja pemerintah daerah kalau begitu," ujar Luhut di Kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa, 16 Februari 2016.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kini berupaya menertibkan Kalijodo. Rencananya, kawasan prostitusi di pinggir kali itu akan dikembalikan menjadi kawasan terbuka hijau.

Karena mendapat perlawanan dari penghuni, Ahok meminta bantuan TNI dan Polri. Rencana penggusuran sudah dikoordinasikan dengan berbagai pihak. Kendati Ahok belum memberi jadwal pasti kapan penertiban akan dilakukan.

Berita Terbaru: Penggusuran Kalijodo

Kalijodo sudah dua kali ditertibkan. Pertama pada 2003 dan kedua kalinya pada 2010. Namun, penertiban itu tak berhasil menutup lokalisasi dan penduduk yang membangun rumah di jalur hijau. Walhasil, kawasan prostitusi itu tetap berdiri dan berkembang hingga sekarang.

Meski menyatakan tidak akan ikut turun tangan, Luhut menegaskan bahwa bukan berarti tidak akan ada backup sama sekali. Luhut mengatakan dukungan akan diberikan apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan bantuan. Hal ini mengingat kawasan Kalijodo dijaga sejumlah preman.

"Masa bawahan sendiri tidak dibantu. Saya tegaskan juga bahwa negara ini tidak bisa diatur oleh preman. Aturan harus ditegakkan, tak lebih tak kurang," ujarnya mengakhiri.

ISTMAN M.P.