Kapolda: Gunungan Sampah Kabel di Selokan Mirip Milik PLN  

Reporter

Editor

Pruwanto

Jumat, 4 Maret 2016 14:34 WIB

Petugas Suku Dinas Tata Air Jakarta Pusat mengumpulkan limbah kabel yang diangkut dari saluran air Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, 4 Maret 2016. TEMPO/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian menduga gunungan kulit kabel yang terdapat di saluran air sepanjang Jalan Merdeka Selatan berasal dari kabel bekas milik Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dugaan tersebut, kata dia, berdasarkan hasil perbandingan fisik antara barang bukti dan kabel milik PLN dan Telkom.

"Kami melihat gunungan itu mirip dengan gunungan kabel PLN, bukan Telkom," ujar Tito di Markas Polda Metro Jaya di Jakarta, Jumat, 4 Maret 2016.

Gulungan kabel PLN, kata Tito, berisi logam tembaga atau timah untuk menghantarkan listrik. Berbeda dengan kabel milik PT Telkom yang memiliki ukuran lebih besar, yang di dalamnya terdapat ratusan serabut kabel yang ukurannya lebih kecil. "Kemudian kesimpulan didapat kemungkinan kabel listrik milik PLN," ujarnya.

Menurut keterangan PLN, kata Tito, kabel-kabel di dalam saluran tersebut adalah jaringan kabel lama yang sudah tak digunakan. PLN telah membentuk jaringan baru. Tito mengatakan jaringan lama tidak diangkat karena biaya pengangkatan kabel lebih tinggi dari harga ekonomis kabel bekas. "Sehingga ada kecenderungan mendiamkan," ujarnya.

Kemarin, Tito Karnavian telah membentuk penyelidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Suku Dinas Tata Air beserta PLN. Tim ini sedang berfokus meneliti kumpulan sampah kabel yang ditemukan di Medan Merdeka Selatan, Jakarta sejak sepekan lalu.

Menurut Tito, fokus utama penyelidikan polisi adalah melihat apakah kabel-kabel tersebut baru atau lama. "Ada koordinasi dengan PLN dan memeriksa sejumlah saksi. Paling utama kita menunggu itu baru atau lama," kata Tito Karnavian di Polda Metro Jaya, Kamis, kemarin.

ARKHELAUS WISNU

Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

3 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

3 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

3 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

3 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

3 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

16 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

18 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

30 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

30 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

31 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya