Gerakan Lawan Ahok melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 7 Desember 2015. Mereka mendesak KPK segera mengungkap dan mengusut secara tuntas kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok heran saat mengetahui dipanggil Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengklarifikasi kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. "Komisi III mau panggil saya, jadi sekelas Presiden dong saya," kata Ahok di Balai Kota, Jumat, 11 Maret 2016. Ahok menyatakan hierarki yang pas untuk memanggil gubernur adalah DPRD.
Senin lalu, Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Desmond Junaidi Mahesa mengatakan akan memanggil Ahok dan Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian terkait dengan perizinan dan penegakan hukum di Jakarta. DPR, Ahok, dan Tito akan membahas persoalan perdagangan orang di Hotel Alexis, penertiban Kalijodo, dan kasus Sumber Waras.
Mengenai kasus Sumber Waras, Ahok juga mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi yang dianggap telah bersikap profesional. "Sikap profesional KPK berpihak kepada saya," tuturnya. Dengan begitu, Ahok merasa bangga karena bisa jadi anggota Dewan mengira dialah yang mengatur KPK untuk menyatakan belum menemukan indikasi korupsi dalam pengadaan lahan rumah sakit tersebut.
"Sampai sekarang KPK belum menemukan dua alat bukti," kata Ahok. "Niat mencuri pun tidak ada." Ahok meyakini telah menjalani proses hukum dengan benar dan percaya bahwa KPK bekerja dengan baik.
Ahok menambahkan, ia justru akan sangat senang jika proses hukum kasus Sumber Waras bisa sampai ke pengadilan karena ia tidak mau terombang-ambing dalam ketidakpastian. "Kalau di pengadilan, semua orang akan dengar, salahnya di mana beli Sumber Waras," ucapnya.
Kasus Sumber Waras bermula dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2014.. BPK menganggap prosedur pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras menyalahi aturan dan merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191 miliar.
