TEMPO.CO, Jakarta - Dua Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra dan Adhyaksa Dault, menyatakan kemungkinan mereka maju lewat jalur independen atau perseorangan dalam pemilihan Gubernur DKI 2017 nanti. Jalur independen ini sudah dipilih terlebih dahulu oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang sepekan terakhir menyita perhatian publik.

"Kalau dari tim sukses saya, sudah ada 100 ribu KTP. Itu datangnya sukarela, secara online, maupun dari jaringan kami di kecamatan dan kelurahan," kata Adhyaksa di kediamannya di Jalan Pengadegan Selatan, Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu, 12 Maret 2016.

Kata Adhyaksa, sejumlah pendukungnya mengaku kurang puas jika hanya mendukung lewat pengumpulan KTP. "Fakta di lapangan, mereka (pendukung Adhyaksa) ingin mengisi semacam formulir juga seperti Teman Ahok," ujarnya.

BACA:
Yusril dan Adhyaksa Berjanji Tak Akan Mainkan Isu SARA
Saran untuk Partai Politik Supaya Ahok Tak Menangi Pilgub DKI
Ahok Bakal Rugi karena Tidak Mau Maju Lewat Partai?
Ahok Maju Lewat Jalur Independen, Luhut: Itu Bukan Deparpolisasi

Yang dimaksud Adhyaksa adalah formulir dukungan disertai tanda tangan dan fotokopi KTP warga Jakarta yang dikumpulkan pendukung Ahok sebagai syarat mengusung Ahok secara independen. "Jadi kita ingin cetak formulir dan kumpulin KTP, sampai tanggal 2 (April 2016). Sebelum itu dipastikan saya sudah punya wakil," kata Adhyaksa, diikuti anggukan Kepala Relawan Muda Adhyaksa yang berada di sampingnya saat bertemu wartawan.

Lain dengan Adhyaksa, Yusril mengaku mencoba dua jalur pencalonan menuju pemilihan 2017, yaitu jalur partai dan juga jalur independen alias perorangan. Dia mengatakan para relawannya sudah bergerak di lapangan. "Saya menempuh keduanya, besok akan ada tiga form yang disampaikan ke masyarakat. Ada relawan saya yang datang ke kelurahan," kata Yusril.

Pendekatan ke partai politik, menurut Yusril, lebih lamban dibanding menggalang dukungan langsung lewat relawan. Namun, dia mengakui jalur dukungan partai tetap lebih aman dibanding maju secara independen. "Kita masih deg-degan. Dapat dukungan 700 ribu saja wajib diverifikasi, diambil sampling acak. Kalau satu saja salah, bisa drop dan dukungan hilang," kata Yusril.

BACA:
Isu Deparpolisasi Muncul, Partai Demokrat Sebut PDIP Panik
Bupati Dedi Soal Ahok: Bukan Deparpolisasi, Melainkan Otokriti
Alasan Sesungguhnya Ahok Pilih Jalur Independen, Bukan PDIP
Ahok Ternyata Sempat Ajak Bupati Ini Jadi Wakilnya di Pilgub

Maksud dia, jika dari dukungan masyarakat yang dia kumpulkan secara independen terdapat individu yang memilih lebih dari satu bakal calon gubernur, akan dinyatakan tidak sah. "KTP dukungan mungkin saja bisa sama, ada yang dukung saya, ternyata dukung Pak Adhyaksa juga, Ahok juga. Bisa didiskualifikasi semua," kata Yusril menjelaskan.

Jalur independen yang dipilih Ahok sempat menimbulkan isu baru, seperti deparpolisasi alias berkurangnya peran partai dalam sistem demokrasi. Isu ini pertama diangkat oleh politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Prasetyo Edi Marsudi.

Prasetyo mengatakan telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Senin malam, 7 Maret 2016, di Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan itu, kata Prasetyo, membahas masalah deparpolisasi. Pertemuan itu terjadi tak lama setelah Ahok menyatakan serius maju lewat jalur independen bersama calon wakilnya, Heru Budi Hartono.

YOHANES PASKALIS