Gerakan Lawan Ahok melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 7 Desember 2015. Mereka mendesak KPK segera mengungkap dan mengusut secara tuntas kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon sempat mengajak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berdebat terkait dengan kasus dugaan korupsi pengalihan lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
Menanggapi itu, Ahok menilai Fadli Zon tak paham dengan tudingannya tersebut. Menurut Ahok, lucu jika Fadli malah menantangnya berdebat padahal DPR memiliki kewenangan untuk memanggil langsung KPK.
Ahok menilai ajakan Fadli untuk berdebat tidak tepat sasaran. "Lama-lama dia kalah berdebat, terus ngajak saya naik ke ring. Kalau naik ring, saya jamin Fadli Zon KO sama saya," kata Ahok di kantor Gubernur, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Maret 2017.
Ahok juga menyindir Fadli Zon terkait dengan kasusnya bertemu Donald Trump. Ahok mencurigai Fadli tidak mengerti aturan yang ada.
"Kita ngerti Wakil Ketua DPR, atau dia yang enggak ngerti? Sampai foto-foto di belakang Donald Trump. Kalau ngerti, jangan ajak saya debat, dong," ujarnya.
Komisi Hukum DPR memang sebelumnya menyebutkan, pada kasus RS Sumber Waras, ada dua bukti. Padahal KPK beberapa minggu lalu menyebutkan bukti dugaan korupsi itu masih belum ditemukan.
Sebagai legislatif, seharusnya DPR segera memanggil KPK dan BPK. Pasalnya, hanya DPR-lah yang berhak memanggil dua lembaga tersebut. Apalagi jika menurut Komisi III DPR memang ada bukti yang mengarah pada tindak pidana.
Secara logika, menurut Ahok, seharusnya DPR segera memanggil dua lembaga tersebut. Pasalnya, kata Ahok, dia tidak bisa membuka dokumen audit investigasi karena bisa dikenakan tindak pidana.
Ahok mengatakan seharusnya Komisi III bekerja sama dengan Komisi XI untuk memanggil BPK. Komisi III seharusnya mengkritisi KPK jika memang ada dua alat bukti baru dan meminta KPK membuka audit investigasi.
