Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. REUTERS/Darren Whiteside
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan syarat calon kepala daerah yang maju secara independen pada aturan sekarang ini tidak bermasalah.
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok maju secara independen pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017, memunculkan rencana DPR yang ingin mengubah syarat jumlah dukungan.
“Tetap seperti yang dulu tidak ada perubahan, tidak ada masalah. Kenapa sih mesti rame-rame,” kata Luhut seusai kuliah umum di Aula Barat ITB, Jumat, 18 Maret 2016.
Menurut Luhut, rencana Ahok maju dari jalur independen perlu menjadi pelajaran bagi semua pihak. “Biar kita semua berkaca kenapa ini semua terjadi. Kan memberikan contoh yang baik buat kita. Kok Bisa jadi begini, kok orang maunya ke si Ahok?”
Luhut juga menilai Ahok telah menolong dan membuatnya hidup enak di Jakarta, misalnya daerah yang tadinya banjir menjadi tidak lagi. “Baik-baik semua. Dia kebetulan orang Tionghoa, who cares?”
Ke depan, Luhut menilai pola kepemimpinan di Indonesia akan berubah. Pemilih tidak akan peduli lagi latar suku, agama, dan ras. “Kalau orang sekampung, satu suku, satu agama tapi maling, ngapain saya pilih kau. Cari dong orang yang memberikan kesejahteraan buat saya,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah fraksi di DPR mengajukan rancangan undang-undang untuk mengubah pasal syarat dukungan calon independen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
Dari dukungan berupa pengumpulan kartu tanda penduduk sebanyak 6,5 hingga 10 persen dari jumlah pemilih tetap, ingin menjadi 10-15 persen, atau 15-20 persen dari jumlah pemilih tetap. Pemerintah telah mengisyaratkan untuk menolak usulan tersebut.
