TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi santai perihal rencana Panitia Khusus Aset yang ingin menelusuri aset Pemerintah Daerah yang sedang digunakan oleh relawannya yaitu, Teman Ahok, sebagai markas. Wacana tersebut sempat dilontarkan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mohamad Taufik.

"Makanya saya senang kalau Pak Taufik bikin Pansus Aset, karena salah satu PT Gardatama Nusantara itu, kalau enggak salah dulu atau sekarang masih milik Pak Prabowo," kata Ahok.

Menurut, Ahok, perusahaan milik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tersebut masih berkantor di Pejaten sampai saat ini. Selain itu, kata Ahok, masih ada beberapa Parpol lain yang juga menggunakan aset daerah tersebut. Jika harus disalahkan soal peruntukannya, Ahok berujar seharusnya perusahaan yang menyewakan tersebut lah yang patut dipersalahkan.

"Saya kira Pak Taufik, tepat bikin pansus. Supaya bisa terbuka. Termasuk bikin pansus aset ini, supaya dia buktikan saja banyak parpol cabangnya di kota itu, tanahnya punya DKI. Belum bayar lagi. Hah itu bagus!" kata Ahok.

Ahok mengatakan seandainya "Teman Ahok" dilarang menggunakan tempat tersebut meskipun telah membayar sewa, maka perusahaan lain atau bahkan partai yang menempati lahan tersebut juga harus dibersihkan. "Berati PT Gardatama milik Pak Prabowo salah dong. Mesti diusir kalau begitu. Jadi Pak Taufik makanya hati-hati, jangan sampai kena sendiri," kata Ahok.

Kompleks DPRD tersebut awalnya dikelola oleh PT Sarana Jaya. Awalnya, Ahok menyebutkan markas relawan Teman Ahok tersebut merupakan bekas rumah sewa untuk DPRD. Kemudian PT Sarana Jaya menyewakannya kepada pihak lain. Markas Teman Ahok tersebut disewa oleh relawan untuk kegiatan opersional.

Relawan yang dimaksud adalah Hasan Nasbi. Ia adalah Direktur Eksekutif Cyrus Network. Hasan Nasbi pernah menjadi relawan saat Joko Widodo dan Ahok maju dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Cyrus Network juga disinyalir sebagai konsultan Teman Ahok saat ini.

LARISSA HUDA