69 Persen PNS Depok Kegemukan

Reporter

Senin, 21 Maret 2016 15:52 WIB

Ilustrasi Obesitas. Ilkekran.com

TEMPO.CO, Depok-.Dinas Kesehatan Kota Depok mencatat sebanyak 69 persen dari 5.132 pegawai negeri sipil (PNS) di kota itu dalam kondisi kelebihan berat badan hingga obesitas. Hal ini terungkap dari pendataan indeks massa tubuh (IMT) PNS yang dilakukan sejak Agustus-Desember 2015.

"Dari hasi tes kebugaran, mayoritas memang kegemukan dan obesitas," kata Kepala Seksi Pelayanan Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan Zakiah hari ini, Senin, 21 Maret 2016.

Zakiah mengatakan pendataan IMT di Depok, telah dilakukan sejak tahun 2014-2015. Hasil dari tes IMT 2015, terdapat dari 3.541 orang mengalami kelebihan berat badan sampai obesitas.

Pendataan ini dilakukan kepada semua PNS di semua instansi, hingga tingkat kelurahan. Pada 2014, pendataan dilakukan kepada 30 persen atau lebih dari 2.000 dari 7.752 PNS yang bertugas. Sedangkan untuk tahun lalu, Dinas kesehatan melakukan pendataan kepada 67,6 persen sampel dari 7.760 PNS di Depok.

Penghitungan IMT menggunakan standar orang Asia Tenggara bukan dengan standar WHO yang mempunyai selisih lebih tinggi yakni 2 poin. Dengan standar Asia Tengara, nilai 23 sudah obesitas. Tapi, kalau dunia standarnya 25.

Penghitungan dilakukan dengan mengukur berat badan dibagi dengan tinggi badan yang dikuadratkan dalam satuan meter. Untuk kategori kurus berada dinilai kurang dari 18,5, normal 18,5-23, overweight 23-25, obesitas kelas 1 25-30 dan obesitas kelas 2 di atas 30. Dari pendataan IMT, kata dia, memang tidak ada penurunan jumlah PNS, yang bugar. "Masih sekitar 60 persen yang kegemukan," ujarnya.

Obesitas sentral, menurut Zakiah, bisa dilihat dari lingkar perut. Untuk perempuan lingkar perut di atas 80 sentimeter dan laki-laki di atas 90 sentimetr, sudah termasuk obesitas sentral. Pada perempuan, peningkatan obesitas sentral terlihat lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Pada 2007 jumlah penderita obesitas sentral sebanyak 14,8 persen, lalu menjadi 32,9 persen pada 2013. Sedangkan, pada laki-laki pada 2007 mencapai 13,9 persen dan meningkat sampai 19,7 persen pada tahun 2013. "Perempuan lebih rentan, karena aktifitas fisiknya lebih sedikit dari laki-laki," ujarnya.

Berdasarkan riset kesehatan dasar tren penyakit tidak menular selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai contoh masalah obesitas sentral pada 2013, sudah mencapai 26,6 persen. Padahal, pada tahun 2007 jumlahnya baru mencapai 18,8 persen, untuk penyakit tersebut.

Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad menargetkan penurunan penyakit tidak menular dengan beberapa program kesehatan. Bahkan, pemerintah bakal mempekerjakan pelatih senam dan fitnes, untuk menjaga kesehatan aparatur pemerintah. Selain pendatan IMT, Dinas Kesehatan juga bakal melakukan tes hipertensi, gula darah, hemoglobin dan kesehatan. Sehingga, pemerintah mengetahui riwayat kesehatan seluruh PNS yang bekerja. "Dilakukan bertahap."

Menurut dia, banyak PNS yang kegemukan karena mereka malas berolahraga, dan tidak mengatur pola makan yang sehat. Apalagi, kemajuan teknologi dalam memesan makanan, membikin mereka minim melakukan aktifitas fisik. Ditambah, mereka banyak memakan, makanan yang tidak sehat. "Banyak faktor yang menyebabkan mereka kegemukan sampai obesitas kelas dua," ujarnya.

Padahal, kata dia, orangyang kegemukan atau obesitas terancam penyakit stroke, gangguan pernapasan, penyakit kantung empedu, gangguan hormonal, radang tulang sendi,jantung, diabetes, kanke gangguan kardiovaskular dan lainya.

Hasil IMT 2015


Kategori kurus dibawah 18,5 sebanyak 2 persen (102 orang)
Kategori normal 18,5-23 sebanyak 29 persen (1.448 orang)
Kategori overweigh 23-25 sebanyak 32 persen (1.642 orang)
Kategori Obesitas kelas 1 25-30 sebanyak 28 persen (1.437 orang)
Kategori Obesitas kelas 2 lebih dari 30 sebanyak 9 persen (462 orang)

IMAM HAMDI

Berita terkait

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

2 hari lalu

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

PKS Kota Depok membuka peluang bagi partai politik untuk bergabung pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kepala Desa Mendapat Uang Pensiun, Pekerjaan Apa Saja yang Mendapat Uang Pensiun Tetap?

3 hari lalu

Kepala Desa Mendapat Uang Pensiun, Pekerjaan Apa Saja yang Mendapat Uang Pensiun Tetap?

UU Desa yang diteken Jokowi menyebutkan kepala desa akan mendapat uang pensiun, Profesi apa lagi yang mendapat uang pensiun tetap?

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

5 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

6 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

7 hari lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

10 hari lalu

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.

Baca Selengkapnya

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

11 hari lalu

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.

Baca Selengkapnya

Alasan PKS Usung Kader Internal di Pilkada 2024 Kota Depok

13 hari lalu

Alasan PKS Usung Kader Internal di Pilkada 2024 Kota Depok

Imam Budi Hartono akan melanjutkan RPJMD Kota Depok 2021-2026 jika terpilih pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

13 hari lalu

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

14 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya