TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menghimbau agar pemerintah mengharmonisasikan sistem angkutan umum konvensional dan transportasi online. "Harus diharmonisasikan lebih dulu agar yang satu tidak rugikan yang lain. Jangan biarkan rakyat bentrok antar sesama karena memperebutkan lahan untuk mencari nafkah," katanya dalam keterangan resminya, Selasa, 22 Maret 2016.
Yusril menuturkan agar pemerintah tidak terburu-buru memberikan izin operasi transportasi online. Meski dinilai tarifnya lebih murah namun pemerintah harus mempertimbangkan stabilitas sosial yang terjadi. "Pemerintah Daerah jangan cepat-cepat memberikan izin beroperasinya transportasi umum walau ongkosnya lebih murah," katanya
Yusril menilai ongkos transportasi umum yang baru memang lebih murah karena disubsidi oleh provider telepon selular dan penjual mobil dan motor. Sementara pengendara ojek konvensional dan supir angkutan umum konvensional menjadi tidak mampu bersaing menurunkan ongkos angkutan. "Pengendara ojek dan angkutan konvensional tidak disubsidi siapapun. Mereka bahkan harus bayar berbagai pajak dan pungutan," ujarnya.
Selain itu, Yusril juga menghimbau agar Kementerian Perhubungan sebagai regulator tidak lepas tangan atas kisruh yang terjadi antar transportasi ini. "Mereka (Kemenhub) belum membuat aturan tentang pengoperasian angkutan umum sistem baru ini," katanya.
Yusril berujar pemerintah mestinya bertindak sebagai pengayom rakyat dan memberikan kesempatan pada semua tanpa merugikan suatu kelompok. "Jadikan keadilan dan kepastian hukum untuk melindungi kepentingan semua pihak. Semua adalah rakyat Indonesia," ucapnya.
