Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan keterangan kepada wartawan usai memenuhi pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 25 Februari 2016. Ahok kembali diperiksa Bareskrim sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pengadaan 49 paket uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD-P DKI Jakarta. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan tidak akan menutup aplikasi taksi online. Menurut Ahok, keberadaan angkutan umum berbasis aplikasi merupakan hal yang tak dapat dihindari.
Namun, ucap dia, para pengusaha aplikasi tetap harus menyadari kewajibannya membayar pajak. "Enggak bisa. Kalau Anda bilang tutup aplikasi online, Anda mau pindah ke zaman batu?" kata Ahok di kantor Gubernur DKI Jakarta, Rabu, 23 Maret 2016.
Ahok mencontohkan adanya perubahan penggunaan SMS ke WhatsApp. Menurut dia, adanya pergeseran ini tidak serta-merta membuat aplikasi WhatsApp harus ditutup. Pasalnya, masyarakat pasti akan protes mengenai hal ini.
Menurut Ahok, secara pribadi, ia tak akan menutup aplikasi taksi online. "Teknologi enggak saya tutup, karena untuk kehidupan lebih mudah. Tapi soal pajak harus jelas," ujarnya.
Pada Selasa, 22 Maret 2016, ribuan sopir taksi dan bajaj turun ke jalan. Aksi ini merupakan aksi lanjutan atas aksi pada Senin, 14 Maret 2016. Mereka menuntut penutupan aplikasi angkutan berbasis online, yakni Grab, Go-Jek, dan Uber.
Aksi itu dilakukan di sejumlah titik di Jakarta. Namun, berbeda dengan aksi sebelumnya, aksi kali ini berakhir ricuh. Bahkan sopir taksi dan pengemudi Go-Jek saling lempar batu. Sopir taksi menggelar sweeping terhadap pengemudi Go-Jek dan Grab yang ada di jalan. Pengemudi Go-Jek yang tidak terima mengejar taksi yang tengah beroperasi.
