Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok menyampaikan pidatonya saat Deklarasi dukungan Partai Hanura di Jakarta, 26 Maret 2016. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Teman Ahok, Singgih Widyastomo, mengaku tak risau oleh kicauan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Habiburokhman, di media sosial Twitter. Habiburokhman menyatakan siap terjun dari puncak Monumen Nasional (Monas) jika relawan Basuki Tjahaja Purnama alias Teman Ahok mampu mengumpulkan sejuta KTP warga Jakarta sebagai syarat Ahok maju menjadi calon independen dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017.
"Statement seperti itu malah menjadi bahan tertawaan di Sekretariat Teman Ahok. Apalagi ucapan tersebut kurang etis jika keluar dari seorang politikus," ujar Singgih saat dihubungi Tempo, Minggu, 27 Maret 2016. Singgih mengatakan banyak pihak yang sembarangan berkomentar, tanpa tahu proses dan sistem pengumpulan KTP yang dilakukan Teman Ahok. "Kalau ada yang menganggap pengumpulan sejuta KTP itu rekayasa, nanti kan bisa dibuktikan di Komisi Pemilihan Umum."
Singgih menanggapi ringan kicauan Habiburokhman yang menuding jumlah KTP warga Jakarta yang disebut di situs Teman Ahok hanya klaim sepihak karena tak disertai identitas pemilik KTP. Menurut dia, itu bukan sepihak. Sedari awal, Teman Ahok menyatakan akan menjaga privasi dan keamanan data warga yang mendaftarkan KTP-nya. Menurut Singgih, kerahasiaan data pemilik KTP itu penting karena bisa saja data tersebut digunakan untuk hal negatif. “Pemilik KTP juga minta dirahasiakan, jadi tak sepihak.”
“Mereka menyerahkan KTP karena mereka percaya kepada Teman Ahok. Ini soal menjaga kepercayaan,” katanya. Singgih mengatakan saat ini sudah terkumpul lebih dari 300 ribu KTP sebagai dukungan untuk Ahok maju dalam pilkada secara independen.
Dihubungi terpisah, Habiburokhman membenarkan kicauan di akun Twitter-nya. “Soal Twitter, memang akun @habiburokhman adalah akun saya, dan yang saya sampaikan memang benar seperti tertulis di situ,” ujarnya kepada Tempo, Minggu, 27 Maret 2016.
Untuk maju melalui jalur independen, Ahok harus memenuhi syarat yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), yaitu menggalang dukungan hingga minimal 7,5 persen dari total Daftar Pemilih Tetap. Di DKI Jakarta, jumlah tersebut setara dengan 532.210 pemilih.
