Kepala BPKAD DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 14 April 2016. Heru, yang mengenakan kemeja batik krem dengan motif cokelat, datang ke KPK pukul 09.30 WIB.
Heru mengaku hanya datang untuk memberikan data ke KPK. "Ngasih data aja yang kemarin," ujar Heru, Kamis, 14 April 2016. Heru segera masuk meninggalkan awak media yang masih penasaran dengan alasan kedatangannya ke KPK hari ini. Belum jelas data apa yang disampaikan Heru ke KPK
Sebelumnya, pada 7 April 2016, penyidik lembaga KPK itu memeriksa empat pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Heru Budi Hartono menjadi salah satu dari empat nama tersebut. Selain Heru, turut dipanggil juga Kepala Bappeda Jakarta Tuti Kusumawati; Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil periode 2010-2015, Sudirman Saad; serta Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah DKI Jakarta Gamal Sinurat.
Kepala Informasi dan Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha menjelaskan pemeriksaan saat itu dilakukan untuk mengetahui kronologi penerbitan rancangan peraturan daerah. Penyidik KPK ingin mendalami asal mula raperda dan dinamika yang terjadi selama pembahasan.
Meski demikian, Priharsa mengatakan penyidik masih berfokus pada ada-tidaknya dugaan suap. Belum sampai penyelidikan kepada pihak-pihak lain. "Pemeriksaan kali ini lebih untuk mengetahui pembahasan raperda," ujar Arsa.
Penyidik KPK juga memeriksa dua pengusaha. Selain meminta keterangan Budi Nurwono, Direktur Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk, KPK juga memeriksa Hardy Halim.
Kasus ini mencuat saat Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Mohamad Sanusi pada Kamis, 31 Maret 2016. Ia diduga menerima suap dari bos Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, untuk memuluskan pembahasan proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Dari hasil operasi tangkap tangan itu, KPK menyita duit sejumlah Rp 1,14 miliar. Selanjutnya, KPK menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Sanusi, Ariesman, dan seorang karyawan Agung Podomoro, Trinanda Prihantoro.
