TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan tidak mengetahui adanya pertemuan antara bos besar PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma atau Aguan, dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membahas reklamasi di pantai utara Jakarta. Anggota DPRD tersebut diduga diarahkan untuk menyetujui Rancangan Peraturan Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

"Aku enggak tahu. Saya tunggu KPK. Kamu pikir, ya, kalau teman-teman DPRD itu ketemu (Aguan). Kalau saya tahu mereka, apa enggak gue habisin?" kata Ahok di Balai Kota, Jumat, 15 April 2016.

Anggota DPRD yang disebut-sebut bertemu dengan Aguan adalah Mohamad Sangaji alias Ongen dari Fraksi Partai Hanura, Selamat Nurdin dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mohamad Taufik dari Fraksi Gerindra, dan Prasetyo Edi Marsudi dari Fraksi PDIP. Anggota DPRD lain menyebut mereka sebagai "Geng STOP"—akronim dari nama empat politikus tersebut.

Aguan diduga mengundang empat anggota DPRD tersebut ke rumahnya untuk membahas kemungkinan menurunkan kontribusi tambahan sebesar 15 persen menjadi 5 persen yang berasal dari kewajiban memberikan lahan pulau. Ahok bertahan pada angka 15 persen untuk kontribusi tambahan. Tapi, dalam draf terakhir, nilai kontribusi sudah hilang dan akan diatur dalam peraturan gubernur.

Perantara pertemuan tersebut diduga adalah Mohamad Sanusi, politikus Partai Gerindra, yang menjadi tersangka suap Rp 2 miliar. Ia dikabarkan menerima suap dari PT Agung Podomoro Land terkait dengan pulau reklamasi. KPK mendeteksi ada tiga kali distribusi suap kepada anggota DPRD melalui pimpinan Dewan.

Saat ini, pemerintah DKI memang sedang menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta (RTRKSPJ) serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Namun penyusunan peraturan tersebut terbilang alot karena belum sampai pada kesepakatan.

LARISSA HUDA