TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saifeul Hidayat mendapat tepuk tangan meriah ketika berpidato pada pelantikan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Aisyiyah DKI Jakarta periode 2015-2020.

Djarot menjelaskan dalam hidup ini, tidak ada yang sulit dalam berlomba-lomba berbuat kebaikan. Yang justru sulit, katanya, adalah menahan diri untuk tidak melakukan keburukan. "Termasuk berbicara kasar itu adalah salah satu kemungkaran," katanya di Jakarta pada Sabtu, 16 April 2016.

Perkataan Djarot memancing tepuk tangan dari tamu undangan. Ada pula yang memberi dukungan "Betul, Pak. Betul," kata tamu undangan.

Djarot mengatakan tidak ada maksud apapun dari perkataannya. Begitu pula dia tidak bermaksud menyinggung atau menyindir pihak manapun. "Loh, ini kenapa semua pada tepuk tangan," katanya.

Djarot mengatakan ia lahir dan besar di Jawa sehingga kebiasaan berbicara kasar bukanlah bagian dari budaya Jawa dan budaya Islam.

Dia berpesan agar setiap orang bisa memberikan contoh yang baik. Dia menyebutkan bentuk dari revolusi mental bukan ditunjukkan dengan marah-marah. "Sikap marah-marah itu sama saja dengan menegakkan benang basah dari atas," kata Djarot yang menjadi Ketua Bidang Keanggotan dan Organisasi PDI-P .

Menurut Djarot, untuk menegakkan benang basah sebaiknya dari atas. Artinya, kata Djarot, untuk membangun Jakarta akan lebih efektif jika dicontohkan dari atas atau pemimpinnya.

"Mari semua membangun Jakarta mulai dari atas, tanpa menghujat, kata kasar, saling menyalahkan, dan adu domba. Mari bangun keharmonisan dengan dialog baik," kata Djarot.

Djarot mengatakan untuk tujuan baik harus dilakukan dengan cara baik. Tidak dibenarkan dengan cara menghalalkan segala cara. Menurut Djarot, membangun Jakarta harus membentuk Jakarta yang kondusif dan berlandaskan Pancasila di dalam bermasyarakat.

Semenjak Ahok mendeklarasikan diri maju sebagai calon Gubernur Jakarta lewat jalur independen,
Djarot berani menyindir Ahok secara terbuka.

"Hati-hati, lho. Ketika pun misalnya menang jalur independen, kan bukan sekadar menang. Pasti selalu berhubungan dengan lembaga yang lain. Tidak bisa sendiri," ujar Djarot mengomentari langkah Ahok, pada awal Maret lalu.

Dia juga mengomentari kantor "Teman Ahok" yang lokasinya di bangunan milik Pemerintah Provinsi Jakarta di daerah Pejaten. "Saran saya, sebaiknya (Teman Ahok) cari (tempat) yang lain yang lebih netral, jangan dipakai untuk politik, tetapi secara aturan boleh. Kenapa sih, memang enggak ada yang lain?" kata Djarot.

Ahok menilai kantor anak cabang PDI-P juga berada di lahan milik Pemprov DKI Jakarta. "Kalau Pak Djarot merasa ini etika yang dilanggar, kalau gitu Pak Djarot suruh kantor PAC PDI-P pindah dulu, dong, kalau soal etika. Etika kan soal perasaan kan. Kalau aturan, enggak ada yang dilanggar," ujar Ahok.

LARISSA HUDA