TEMPO.CO, Jakarta - Kampung Nelayan Muara Angke riuh, Sabtu malam, 30 April 2016. Malam itu mereka disuguhkan layar tancap. Tapi kali ini yang disuguhkan bukan film-film di bioskop melainkan film dokumenter berjudul Rayuan Pulau Palsu.
Sesekali suara teriakan dari anak-anak di Kampung Nelayan, Muara Angke, Jakarta Utara itu terdengar tiap tokoh yang muncul dalam film itu mereka kenali. "Sejak tahun enam puluh lima (1965) saya sudah menjadi nelayan," kata Ilyas, dalam film itu.
Kakek 67 tahun ini tinggal di tepi laut Muara Angke. Ia sehari-hari melaut di Teluk Jakarta. Ilyas mengeluh karena sejak ada proyek reklamasi, pendapatannya menurun. Air laut juga tak sebening dulu, kini kecoklatan bercampur lumpur.
Film berdurasi satu jam ini merekam persoalan reklamasi Teluk Jakarta. Dimulai dari suasana pelelangan ikan di Muara Angke, pasar olahan ikan, hingga kehidupan nelayan sebelum dan sesudah dibangun reklamasi.
"Kalau dulu saya sampai berantem cari ikan di sini, nelayan berebut lokasi," kata dia saat berlayar sekitar 1 mil dari pelabuhan. Setiap kali melaut sehari-semalam, Ilyas dulu membawa 20 kilogram ikan. Namun, ia kini hanya mendapat dua ekor ikan gabus, beratnya sekitar 2 kilogram.
Film ini juga membeberkan rancangan hunian ala Pluit City yang diiklankan di YouTube. Lalu, cuplikan para nelayan yang berdemo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Ada pula kasus tolak reklamasi yang dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Klimaksnya saat Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi dan bos Agung Podomoro Land sebagai tersangka dugaan suap peraturan reklamasi.
Bimo Rizky Nuryadin, salah satu penonton, mengatakan senang melihat film ini. "Apalagi bagian segel pulaunya," kata anak 12 tahun ini. Kakeknya adalah nelayan. Bimo suka tinggal di Muara Angke, ia tak ingin digusur ke tempat lain.
Sutradara Rayuan Pulau Palsu, Rudi Purwo Saputro, mengatakan film ini dibuat sekitar 2,5 bulan. Rudi adalah kamerawan di komunitas film Watch Doc. Ia ditantang menggarap film ini oleh para pendiri Watch Doc. "Awalnya kami riset tentang reklamasi, lalu wawancara dengan warga untuk mendapatkan cerita dari mereka."
Menurut Rudi, sebetulnya film sudah selesai saat penangkapan Mohamad Sanusi, eks politikus Partai Gerindra yang menjadi tersangka suap reklamasi. Tetapi, mereka harus memasukkan cuplikan itu di dalam film.
Produser film ini, Randy Hernando, juga tak menyangka Sanusi bakal ditangkap KPK sehubungan dengan reklamasi. "Kami sudah punya gambaran mau bikin apa, tapi model film ini cinema verite yang bercerita, jadi kami kumpulkan dulu bahannya baru kami susun."
Ia menjelaskan, judul Rayuan Pulau Palsu sebenarnya adalah plesetan dari Rayuan Pulau Kelapa. Kata 'rayuan' juga berhubungan dengan kasus dugaan korupsi Sanusi. "Bahwa pulau ini mempunyai magnet yang kuat bagi siapa saja yang mudah disuap," katanya.
Film ini berikutnya masih diputar dengan konsep nonton bareng. "Kami ingin penetrasinya sebanyak mungkin," kata Randy. "Kami sepakat melakukan nobar di kampung-kampung, kampus, dan tempat-tempat pembuatan film."
Watch Doc ingin menyebarluaskan pemahaman bahwa reklamasi bukan cuma masalah Jakarta, tetapi Indonesia. Sebab, ada banyak reklamasi yang sedang dikerjakan dan direncanakan di Indonesia.
REZKI ALVIONITASARI
Berita terkait
Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah
10 September 2019
Menteri BUMN Rini Soemarno mengklaim proyek penataan kawasan atau reklamasi Pelabuhan Benoa sudah berjalan sesuai koridor.
Baca SelengkapnyaAlasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi
14 Juni 2019
Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan alasannya menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan ratusan bangunan di area Pantai Maju (Pulau D) proyek reklamasi
Baca SelengkapnyaBegini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta
13 Juni 2019
Ruko-ruko di Pulau D atau Pantai Maju di wilayah pulau reklamasi tampak sepi aktivitas.
Baca SelengkapnyaProyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?
27 Februari 2019
Kadin Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Slamet Budi Mulyanto mengatakan telah mengoreksi konstruksi jembatan ke pulau reklamasi.
Baca SelengkapnyaKajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang
11 Desember 2018
Staf Khusus Menteri PUPR, Firdaus Ali, mengklaim groundbreaking National Capital Integrated Coastal Development atau tanggul laut mulai tahun 2020.
Baca Selengkapnya3 Pulau Reklamasi Dikuasai DKI, Anies Baswedan Siapkan Nama Baru
24 November 2018
Anies Baswedan akan mengumumkan nama baru dari tiga pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan Tugaskan Jakpro Kelola Reklamasi, Dinilai Prematur
24 November 2018
Gubernur Anies Baswedan menugaskan Jakarta Propertindo mengelola tiga pulau meski belum ada Perda Reklamasi Teluk Jakarta.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Ingatkan Anies Dua Poin Raperda Reklamasi, Soal Apa?
3 Oktober 2018
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan ada 2 poin perlu diperhatikan Pemprov DKI Jakarta soal revisi raperda reklamasi.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Minta Revisi Raperda Reklamasi Rampung Tahun Ini
2 Oktober 2018
Ada dua raperda yaitu zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil (RZWP3K, serta raperda kawasan pantura.
Baca SelengkapnyaNasib 4 Pulau Reklamasi, Marco: Tunggu Kajian Dampak Lingkungan
29 September 2018
Ketua TGUPP jelaskan hasil kajian akan berikan kisi-kisi ilmiah tentang masa depan pulau-pulau reklamasi yang terlanjur ada.
Baca Selengkapnya