TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengajak semua menteri teknis dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk sidak di Pulau Reklamasi C dan D, Jakarta Utara. "Kami ingin melihat kondisi yang sesungguhnya," kata Menteri Rizal di lokasi, Rabu, 4 Mei 2016.

Rizal mengajak Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Bersama Gubernur Ahok, mereka mengelilingi dua pulau melihat pelanggaran yang dilakukan pengembang. Saat itu, pihak pengembang juga ikut.

Menurut Menteri Rizal, reklamasi memang hal yang biasa dilakukan di banyak negara. Namun, kata dia, negara harus mempertimbangkan dampak reklamasi terhadap lingkungan dan ekosistem alam. Termasuk risiko banjir, tertutupnya jalur lalu lintas laut, dan sebagainya.

"Karena itu, rencana tata ruang harus dipenuhi," kata Rizal. Menurut dia, negara harus mengakomodasi semua kepentingan. Hal ini dilakukan agar pembangunan reklamasi tidak terkesan hanya untuk kepentingan pengembang, tapi juga masyarakat kelas bawah.

Dari pantauan Tempo di lokasi, ribuan rumah toko tampak kokoh berdiri. Tidak ada aktivitas pekerjaan lagi setelah Kementerian Kelautan, beberapa waktu lalu, menyegel pulau tersebut. Tapi ada sejumlah jejak aktivitas proyek yang masih berjalan.

Di tempat itu, ada banyak pondasi yang disiapkan untuk pembangunan gedung baru. Menteri Rizal menginginkan semua proyek dihentikan hingga segel perizinan dilengkapi oleh pengembang.

"Hari ini kami berkunjung di sini dan beberapa lokasi reklamasi yang lain melihat kondisi yang sesungguhnya. Seperti yang saya pernah katakan, reklamasi di seluruh dunia biasa, tapi memang ada risiko terhadap lingkungan hidup, banjir, dan jalur lalu lintas laut. Karena itu, planning tata ruang harus dipenuhi.

AVIT HIDAYAT