Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama duduk diruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 10 Mei 2016. Ahok akan memberi keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan Peraturan Daerah tentang Reklamasi. TEMPO/Eko Siswono Toyyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membantah kabar bahwa penertiban lokasi prostitusi Kalijodo di Jakarta Utara dibiayai PT Agung Podomoro Land.
Direktur Utama Podomoro Land Ariesman Widjaja mengaku kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa ia menggelontorkan Rp 6 miliar untuk biaya itu dan akan dibarter dengan pemotongan kontribusi tambahan pulau reklamasi di Teluk Jakarta.
Ariesman menjadi tersangka penyuap Mohamad Sanusi, anggota Partai Gerindra, agar DPRD menurunkan kontribusi tambahan pengembang reklamasi kepada pemerintah dari 15 menjadi 5 persen. Dalam salah satu pemeriksaan, Ariesman mengaku kontribusi tambahan akan dipotong jika ikut membangun proyek-proyek pemerintah Jakarta atas permintaan Ahok, seperti diberitakan Koran Tempo edisi 11 Mei 2016.
Menurut Ahok, tak ada bantuan Podomoro dalam penertiban itu. Dalam pemeriksaan selama sembilan jam kemarin di KPK pun, kata Ahok, ia hanya ditanya seputar suap reklamasi itu untuk tiga tersangka. “Enggak ada soal itu,” katanya pada Rabu, 11 Mei 2016.
Ahok enggan berkomentar banyak perihal kabar tentang dana Rp 6 miliar yang diberikan PT Agung Podomoro Land untuk penertiban Kalijodo. Ia menegaskan bahwa tidak ada kaitan penggusuran Kalijodo dengan proyek reklamasi karena dasar hukum kontribusi tambahan pengembang tak jadi disahkan DPRD setelah Sanusi ditangkap KPK.
Bantahan Ahok didukung pernyataan petinggi Agung Podomoro Land yang lain. “Untuk Kalijodo, setahu saya, kami tidak ada kontribusi apa pun,” kata Senior General Manager PT Agung Podomoro Land Alvin Andronicus, Selasa, 10 Mei 2016.
Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Yani Wahyu Purwoko mengaku tak tahu sumber anggaran pasukannya ketika menggusur Kalijodo pada akhir Februari lalu. Pengerahan 2.500 personel itu, kata Yani, memakai anggaran lembaganya. “Buat membeli nasi bungkus saja,” katanya, tanpa menyebutkan nominal dan alokasi anggaran.
