TEMPO.CO, Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi menyiapkan kuota lima persen sekolah negeri untuk siswa miskin di kota itu. "Penerimaan calon siswa melalui online," kata Kepala Bidang Bina Program pada Dinas Pendidikan, Kota Bekasi, Agus Enap, Senin, 16 Mei 2016.

Agus mengatakan, lulusan sekolah dasar sederajat tahun 2016 sebanyak 43.395 siswa, sedangkan lulusan sekolah menengah pertama sederajat 35.470 siswa. Adapun, daya tampung untuk SMP Negeri hanya 15.988 yang tersebar di 43 sekolah. Sedangkan untuk SMA mencapai 6.658, dan SMK 3.842 siswa. "PPDB Online dibuka mulai 27 Mei 2016 mendatang," kata dia.

Agus mengatakan, pemerintah menetapkan kuota sebanyak lima persen bagi siswa miskin untuk bisa bersekolah di sekolah negeri. Syaratnya, kata dia, pendapatan orang tua di bawah 2 dolar AS atau setara dengan Rp 26 ribu perhari, dan persyaratan standar lainnya yang sesuai dengan ketentuan Dinas Sosial.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial, kata Agus, jumlah keluarga miskin di Kota Bekasi mencapai 26.216. Pendaftar melalui jalur siswa miskin akan disinkronkan dengan data di dinas sosial itu. Karena kuota hanya lima persen, calon siswa tersebut juga harus berkompetisi dengan sesama siswa miskin. "Nilai tertinggi akan diterima di sekolah negeri," kata Agus.

Kebijakan itu dilatarbelakangi aturan pemerintah terkait wajib belajar 12 tahun di seluruh daerah. Menurut dia, kuota tersebut disediakan pihaknya melalui jalur afirmasi yang diunggah melalui situs PPDB online. "Kompetisi online mereka tidak disatukan dengan calon siswa reguler," ujar Agus.

Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bekasi, Ronny Hermawan mendukung kebijakan pemerintah memberikan kuota sebanyak lima persen bagi siswa miskin untuk bersekolah di sekolah negeri. Dengan begitu, kata dia, siswa miskin mempunyai kesempatan bersekolah di sekolah negeri. "Siswa miskin selama ini kesulitan bersekolah di sekolah negeri," kata Ronny.

Alasannya, karena nilai rata-rata siswa miskin jauh lebih rendah dibanding anak orang mampu. Sebab, siswa miskin tak memiliki waktu banyak untuk belajar, layaknya anak orang mampu. Anak orang miskin, kata dia, cenderung membantu orang tuanya bekerja dibanding belajar tambahan. "Kalau anak orang kaya, banyak belajar tambahan," kata dia.

Karena itu, pihaknya mendorong agar pemerintah menambah unit sekolah baru negeri di Kota Bekasi. Kalau pun lahannya kesulitan, pihaknya mengusulkan agar sekolah yang ada dibangun bertingkat. Dengan begitu, kuota sekolah bisa menampung lebih banyak lagi. "Masa depan Kota Bekasi bisa dipengaruhi dengan tingkat pendidikan anak-anak sekarang," kata Ronny.

ADI WARSONO