Warga melihat tenda yang roboh karena angin kencang di lokasi penggusuran Kampung Aquarium, Luar Batang, Penjaringan, Jakarta, 14 Mei 2016. Warga korban penggusuran tetap bertahan di tenda masing - masing untuk meminta ganti rugi kepada Pemda DKI Jakarta. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, pemerintah DKI Jakarta tak akan menertibkan warga di sekitar Masjid Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Penertiban hanya akan dilakukan di tanah yang Ahok sebut sebagai tanah negara, yakni Pasar Ikan dan Akuarium. "Luar Batang sudah enggak ada wacana menertibkan yang dekat masjid kok. Itu sudah selesai," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin, 23 Mei 2016.
Menurut Ahok, Kampung Akuarium dan Pasar Ikan merupakan benteng yang dibangun di masa penjajahan Belanda. Dua wilayah ini tetap akan ditertibkan karena tak ada warga yang membangun permukiman di sekitar benteng Batavia itu. “Kalau kamu ngotot akuarium itu punya kamu, kan kamu lucu,” kata Ahok. “Akuarium itu Pasar Ikan dari zaman Belanda, dari belum ada pemerintah daerah. Mana mungkin itu tanah kamu? Rumah kamu di atas tembok benteng, bisa enggak? Enggak mungkin."
Ahok menyatakan, meski akan ditertibkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menyediakan rumah susun yang nantinya dibangun di sekitar Luar Batang. Pemerintah provinsi juga ingin membeli lahan warga di sekitar Masjid Luar Batang untuk memperluas halaman masjid. Tujuannya, kata Ahok, supaya peziarah bisa lebih leluasa mengunjungi masjid.
Rencana Ahok ini kemungkinan bakal terganjal oleh rencana class action sejumlah warga Luar Batang, yang dimotori pemilik kantor pengacara Ihza&Ihza, Yusril Ihza Mahendra. Yusril, yang tengah berupaya maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada 2017 nanti, menganggap Ahok tak taat hukum dalam menyikapi rencana DKI di Luar Batang. (Baca: Soal Luar Batang, Yusril Tuding Ahok Tak Taat Hukum)
Ahok tak gentar dan justru mengaku senang atas gugatan class action itu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun tak segan menggugat balik karena lahan negara telah dipakai untuk kepentingan pribadi. "Kalau kamu mau gugat, saya lebih senang. Saya akan (balik) gugat Anda menduduki tanah negara,” ujarnya. “Kalau kamu bilang menduduki tanah negara 30 tahun, berarti kamu menduduki tanah negara 30 tahun, lebih bagus."
