Plang Pemberhentian Sementara Proyek Reklamasi yang dipasang oleh petugas Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) di Pulau C, Jakarta, 11 Mei 2016. KLHK mengeluarkan Surat Keputusan terkait pengenaan sanksi administrasi berupa penghentian sementara seluruh kegiatan pembangunan Pulau C dan D serta G karena dinilai telah melanggar aturan. TEMPO/M Iqbal Ichsan
TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Munhur Satyahaprabu menilai rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melanjutkan proyek reklamasi sangat kental dengan nuansa politik. Padahal Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memutuskan proyek reklamasi Pulau G menyalahi aturan.
“Ahok itu mengesankan dirinya enggak pernah salah,” kata Munhur saat dihubungi Tempo, Rabu, 1 Juni 2016.
Munhur menilai Ahok tidak memahami secara rinci muatan dari putusan majelis hakim di PTUN yang memenangkan para nelayan. Ia menegaskan, putusan itu mengandung arti bahwa pelaksanaan reklamasi Pulau G cacat hukum. Reklamasi pun berdampak buruk pada lingkungan.
Hakim PTUN Jakarta kemarin mengabulkan seluruh gugatan nelayan Teluk Jakarta atas izin reklamasi Pulau G yang dikeluarkan Ahok. Pulau ini dibuat PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha Agung Podomoro Group.
Menurut hakim ketua Adhi Budi Sulistyo, izin yang dikeluarkan Ahok pada 23 Desember 2014 itu tak punya dasar hukum, tak cermat, dan merugikan nelayan. “Pengadilan mewajibkan tergugat, pemerintah DKI, mencabut surat keputusan itu,” ucapnya saat membacakan keputusan.
Menanggapi keputusan PTUN itu, Gubernur Basuki menyatakan reklamasi Pulau G akan terus berjalan. “Yang dipermasalahkan hanya teknik reklamasinya,” ujarnya. Bahkan Ahok merasa beruntung karena, dengan adanya keputusan itu, pengelolaan pulau seluas 161 hektare tersebut akan dialihkan ke perusahaan daerah.
Sedangkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menuturkan pihaknya akan mengajukan banding atas keputusan PTUN. "Ya, iyalah, kami banding," kata Djarot.
