Ahok Temukan Makam Fiktif: Ada Nisan tapi Tak Ada Isinya
Editor
Juli Hantoro
Kamis, 9 Juni 2016 18:52 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan sosialisasi Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta soal retribusi pemakaman belum maksimal. Kelemahan sosialisasi, kata Ahok, terletak pada sistem yang mengontrol dan mengawasi. "Ya, kami ingin sistemnya itu pakai pendataan posisi makam. Itu yang belum selesai," kata Ahok di Balai Kota, Kamis, 9 Juni 2016.
Bahkan Ahok menyebutkan ia menemukan banyak pemakaman fiktif akibat lemahnya sistem pengawasan itu. Dari makam tersebut, ditemukan makam dengan batu nisan tapi kosong isinya. Biasanya makam tersebut telah dipesan untuk digunakan nanti. "Jadi ada batu nisan yang belum pasti itu ada isinya. Makanya, kalau ada yang nyogok, ditaruh di depan," ujar Ahok.
Saat ini, menurut Ahok, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang memetakan sistem pengawasan pemakaman. Dengan demikian, nanti akan terlihat siapa saja pihak-pihak yang melakukan pelanggaran administrasi. Ahok mengatakan pembenahan sistem ini dilakukan secara bertahap.
Melalui akun media sosialnya, yakni Instagram, Ahok mengumumkan biaya retribusi pemakaman. Untuk blok AA I dikenakan biaya sebesar Rp 100 ribu, blok AA II Rp 80 ribu, blok A I Rp 60 ribu, blok A II Rp 40 ribu, dan blok A III Rp 0. Semua transaksi dilakukan hanya melalui Bank DKI.
Adapun perizinan dan perpanjangannya hanya dilakukan di pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Kemudian Pemprov DKI Jakarta juga tidak mengenakan biaya untuk gali-tutup lubang, tenda, sound system, kursi, dan rawat makam. "Temui PNS DKI kena pungli? Hubungi 021-548 1037 atau 021-548 4544," bunyi imbauan tersebut.
Ahok sebenarnya sudah kerap marah soal pengelolaan pemakaman. Sebelumnya, ada video yang berisi kemarahan Ahok soal pungutan liar di Taman Pemakaman Umum Petamburan, Jakarta Pusat. Dalam rekaman itu, Ahok terlihat sedang rapat dan memperdengarkan rekaman. Pada percakapan tersebut terdengar bahwa uang pungutan lahan makam seharga tiga bulan angsuran mobil dan dua bulan angsuran rumah BTN. ”Dia (Kepala TPU) ngomong terserah Anda mau kasih berapa, yang penting bisa buat cicilan mobil tiga bulan sama angsuran BTN dua bulan,” tutur Ahok.
LARISSA HUDA
Baca juga:
Pilkada DKI: 3 Pemicu Ahok Bakal Kompromi dengan Partai
Begini Rencana Terduga Teroris Meledakkan Bom di Surabaya
