Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menerima warga Kampung Baru Muara Angke yang protes tempat tinggalnya akan digusur sebelum Idul Fitri di Balai Kota, Kamis, 9 Juni 2016. TEMPO/Larissa
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok enggan mengomentari kabar ada relawannya, Teman Ahok, yang mulai pecah suara setelah mendengar Ahok mulai didekati partai. Bahkan ada yang mengancam akan membuang kartu tanda penduduk (KTP) yang berada di tangannya jika Ahok merapat ke partai.
"Aduh, enggak usah ngomong itu (pilkada). Ngomong kerjaan dulu, banyak kerjaan. Soal pencalonan, enggak usah tanya dulu," kata Ahok di Balai Kota, Senin, 13 Juni 2016.
Sikap enggan berkomentar ini juga sempat ditunjukkan Ahok pada Jumat pekan lalu. Saat itu, Ahok memverifikasi KTP yang telah dikumpulkan oleh relawannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagaimana yang tercantum dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Ahok sempat mengatakan lebih memilih relawannya, Teman Ahok, lantaran sudah berjuang mengumpulkan 1 juta kartu tanda penduduk (KTP) sebagai syarat pasangan dari non-partai. Bahkan ia berjanji akan hadir dalam perayaan Teman Ahok jika jumlah KTP sudah mencapai satu juta lembar.
Meskipun berembus kabar bahwa Ahok akan merapat dan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahok juga pernah mengatakan untuk tetap mengambil jalur non-partai bersama relawannya meskipun ada peluang gagal verifikasi KTP yang telah terkumpul.
KPUD mengajukan syarat bagi pasangan calon non-partai untuk menggalang dukungan hingga minimal 532.210 pemilih atau 7,5 persen dari daftar pemilih tetap. Sampai hari ini, berdasarkan pantauan dari situs yang dibuat oleh tim relawannya, www.temanahok.com, jumlah KTP yang telah terkumpul sudah mencapai 950.929 lembar.
