Sambangi Gambir, Ketua DPR: Tidak Kalah dengan Luar Negeri

Reporter

Rabu, 15 Juni 2016 17:30 WIB

TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin menyambangi Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Juni 2016. Ade mengunjungi beberapa fasilitas stasiun, seperti kios (mesin) pembelian tiket, mesin cetak tiket mandiri, pemeriksaan tiket, fasilitas musala, ruang kesehatan, hingga toilet.

Seusai memeriksa berbagai fasilitas dan kesiapan Stasiun Gambir menjelang arus mudik Lebaran 2016, Ade menyampaikan kekagumannya. Menurut Ade, kondisi Stasiun Gambir sekarang sudah tidak kalah dengan stasiun-stasiun kereta di luar negeri, yang biasa ditinjau teman-temannya sesama anggota DPR. "Sangat bagus, bersih, pelayanannya bagus dengan teknologi mutakhir," kata Ade.

Lebih lanjut, Ade berharap, untuk pengembangan, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dapat mengantisipasi perkembangan masyarakat. Dia juga mengatakan PT KAI pantas mendapatkan PMN (Penyertaan Modal Negara) atau peningkatan modal dari pemerintah, mengingat usia gerbong kereta ada yang sudah mencapai 50 tahun.

"KAI sudah bagus perkembangannya bertahun-tahun ini. Kita harus hargai. Saya kira pantasnya KAI diperjuangkan DPR, khususnya Komisi V dan VI," ujarnya.

Selain mengunjungi Stasiun Gambir, Ade bakal memeriksa berbagai fasilitas transportasi publik lain, seperti terminal bus dan pelabuhan. "Kita melihat kesiapan (pelayanan) publik menjelang mudik," katanya.

AKMAL IHSAN | NUNUY

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

23 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

23 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Kereta Api Indonesia Angkut 15,7 Juta Ton Barang di Triwulan Pertama 2024

3 hari lalu

Kereta Api Indonesia Angkut 15,7 Juta Ton Barang di Triwulan Pertama 2024

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat jumlah barang yang diangkut sepanjang triwulan pertama 2024 sebanyak 15.758.465 ton.

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya