TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pelajar yang terhimpun dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda menilai rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mereklamasi Teluk Jakarta dan membangun Giant Sea Wall sebagai bentuk pertahanan pesisir sebagai ide yang ketinggalan zaman. Hal ini terungkap dalam diskusi “Reklamasi Teluk Jakarta” yang diselenggarakan PPI Belanda di kampus International Institute of Social Studies, Den Haag, Sabtu, 18 Juni 2016.

Bagi negara-negara maju, seperti Belanda, pendekatan hard infrastructure, seperti reklamasi pulau dan pembuatan tanggul besar semacam itu, telah lama ditinggalkan. Yang aneh, justru proyek reklamasi di Jakarta dan Giant Sea Wall dibantu perusahaan dan konsultan asal Belanda.

“Yang membuat saya heran mengapa di saat pembangunan di Belanda sendiri mulai meninggalkan konsep-konsep konvensional berupa hard infrastructure, seperti pembuatan tanggul raksasa atau reklamasi pulau, para pakar dan konsultan Belanda malah menyarankan pembuatan Giant Sea Wall bagi masalah banjir Jakarta,” kata mahasiswa program doktoral dari University of Twente, Hero Marhaento.

Ia menyebut saat ini pertahanan pesisir di Belanda dilakukan dengan cara "sand nourishment" yaitu pembuatan jebakan-jebakan pasir di wilayah yang rawan abrasi, bukan dengan membuat tanggul raksasa di tengah laut. Selain itu, upaya mitigasi banjir di Belanda justru dilakukan dengan merobohkan tanggul-tanggul sungai yang sudah ada dan menggantinya dengan konsep "Room for the River".

Dua metode tersebut terbukti jauh lebih murah, lebih efektif, dan ramah lingkungan dibandingkan dengan upaya hard-infrastructure, seperti reklamasi pulau dan pembuatan tanggul raksasa. Hero menjelaskan bahwa negara-negara maju sudah mulai sadar bahwa pertahanan pesisir itu tak bisa dibebankan kepada tangan-tangan manusia dengan pembentukan hard infrastructure.

Ia mengatakan upaya pertahanan pesisir dengan membangun tembok raksasa dan reklamasi pulau justru akan memunculkan masalah baru di masa mendatang. “Bila proyek reklamasi pulau ini dilaksanakan maka hutan bakau di sekitar perairan Teluk Jakarta akan terdegradasi dan hilang. Padahal hutan bakau merupakan pertahanan pesisir alami yang dapat mencegah terjadinya abrasi,” ujar Hero.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata dia, perlu menjelaskan secara jujur apa tujuan dan semangat utama dari proyek itu. “Apakah itu bertujuan untuk penanggulangan banjir rob atau untuk ekspansi properti? Bila ingin menanggulangi banjir rob, solusinya bukan pembuatan tanggul raksasa dan reklamasi pulau," katanya.

Hal serupa diungkapkan Edwin Sutanudjaja, mahasiswa postdoktoral di bidang hidrologi dari Utrecht University. Ia mengungkapkan, penurunan muka tanah Jakarta justru disebabkan pembangunan di Jakarta yang tidak terkendali. “Pembangunan mal dan properti di mana-mana, jadi solusinya bukan reklamasi melainkan pengendalian pembangunan,” kata Edwin.

Ia justru mengkhawatirkan jika kelak Teluk Jakarta justru akan menjadi septic tank raksasa. Membuat tanggul raksasa, artinya membendung air dari 13 anak sungai di Jakarta yang bermuara ke perairan mati. “Jika kualitas air tidak bisa dijaga justru nantinya perairan Teluk Jakarta akan menjadi pembuangan akhir yang sangat kotor,” tutur Edwin.

Sebelum diskusi itu, para pelajar menyaksikan pemutaran film Rayuan Pulau Palsu yang diproduksi WatchDoc. Film yang disutradarai Randi Hernando tersebut mengisahkan tentang nelayan-nelayan di Muara Angke yang harus berhadapan dengan kekuatan para pemodal yang melakukan ekspansi properti lewat reklamasi di Teluk Jakarta.

EGI ADYATAMA

BACA JUGA
Kasus Rp 30 M, Apa yang Dilakukan Ahok kepada Sunny?
EKSKLUSIF: Perjalanan Duit Rp 30 Miliar ke Teman-teman Ahok