TEMPO.CO, Jakarta - Ketua pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjalan mundur bila menerapkan kebijakan pelat nomor ganjil-genap untuk mengatasi kemacetan. Sistem yang diperkenalkan untuk menggantikan kebijakan three in one ini dinilai memiliki kendala di sisi teknis dan regulasi.
Tulus menilai pengawasan ganjil genap akan sulit bila tanpa bantuan teknologi. Hal ini memicu tingginya pelanggaran dan praktek suap dengan petugas kepolisian.
Selain itu, berpotensi maraknya terjadi pemalsuan pelat nomor, bahkan dijadikan bisnis pelat yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan konsumen. "Khususnya bagi warga yang memiliki mobil lebih dari satu," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Juni 2016.
Dari sisi ekonomi, Tulus menilai sistem ini akan mempersempit ruang gerak warga Jakarta. "Secara makro, bisa mereduksi pertumbuhan ekonomi," ucapnya.
Penerapan ganjil-genap menunjukkan adanya kekhawatiran pemerintah provinsi mengatasi kemacetan. Hal ini menimbulkan kecurigaan ada kepentingan ekonomi jangka pendek untuk pihak tertentu. "Aneh bin ajaib, hari gini masih gamang mengatasi kemacetan," tuturnya.
Tulus pun menegaskan sebaiknya pemerintah segera menerapkan electronic road pricing (ERP). Sebab, sudah jelas regulasinya, baik di undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Sementara itu, sistem-ganjil genap tidak memiliki sandaran regulasi yang kuat. "Kok masih dengan sistem coba-coba untuk mengatasi kemacetan Jakarta," katanya.
AHMAD FAIZ
Berita terkait
Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu
2 hari lalu
Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Kerugian Kemacetan Jabodetabek Rp 100 Triliun, YLKI: Batasi Kendaraan Pribadi
5 Februari 2024
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tanggapi pernyataan Jokowi dan menyarankan pemerintah batasi kepemilikan kendaraan pribadi.
Baca SelengkapnyaYLKI Minta Iklan Rokok Dilarang Total, Apa Alasannya?
25 Januari 2024
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta iklan rokok dilarang total di Indonesia.
Baca SelengkapnyaTomTom Traffic Index: London Termacet di Dunia, Jakarta Nomor Berapa?
11 Januari 2024
TomTom Traffic Index kembali menerbitkan hasil survey kemacetan lalu lintas di kota-kota besar di dunia. Ada Jakarta.
Baca SelengkapnyaProyek Jembatan Mampang di Depok: Sudah Bikin Tambah Parah Macet dan Banjir, Mangkrak Pula
4 Januari 2024
Warga Kota Depok mengeluhkan dampak proyek pembongkaran dan pembangunan ulang Jembatan Mampang di Jalan Raya Sawangan yang diduga tengah mangkrak itu.
Baca SelengkapnyaBaru Dilantik, Penjabat Bupati Bogor Ini Ditunggu Permasalahan dari Jalur Puncak sampai Parungpanjang
30 Desember 2023
Kabupaten Bogor selalu ramai setiap akhir tahun, penjabat Bupati Bogor baru dilantik diminta langsung bekerja di kawasan Puncak, antisipasi kemacetan.
Baca SelengkapnyaKemenhub Antisipasi Kemacetan di Jalan Tol hingga Lokasi Wisata saat Libur Nataru
5 Desember 2023
Kemenhub mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan saat libur Nataru mendatang agar memantau prakiraan cuaca.
Baca SelengkapnyaCerita Anak-anak yang Nikmati Banjir di Simpang Mampang Depok
30 November 2023
Polisi jelaskan kronologi banjir yang surut dan meninggi lagi di Simpang Mampang, Depok, pada Rabu malam dan Kamis pagi 29-30 November 2023.
Baca SelengkapnyaCerita Penonton Konser Coldplay asal Jawa Tengah: Perjuangan Setengah Tahun
16 November 2023
Konser Coldplay di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Rabu 15 November 2023, sukses menyedot banyak penggemarnya dari Jakarta dan luar Jakarta.
Baca SelengkapnyaKemacetan Lalu Lintas Lagi Usai Bubaran Konser Coldplay di GBK
16 November 2023
Arus lalu lintas di sekitar kawasan GBK Senayan terpantau macet pasca-konser Coldplay, Rabu menjelang tengah malam 15 November 2023.
Baca Selengkapnya