Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat meresmikan ruang terbuka ramah anak di kawasan Menteng Atas Setiabudi. TEMPO/Ridian Eka Saputra
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama khawatir pengembang reklamasi bakal menggugatnya pasca-keputusan Kementerian Koordinator Kemaritiman untuk menghentikan reklamasi Pulau G, Teluk Jakarta. "Pasti rentan digugat ini," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota pada Jumat, 1 Juli 2016.
Ahok mengatakan dasar penghentian reklamasi Pulau G sangat tak adil. Jika reklamasi tak diperbolehkan, sebaiknya harus dipotong. Termasuk perizinan Pulau N, Teluk Jakarta.
Kementerian Koordinator Kemaritiman juga beralasan reklamasi Pulau G, telah merusak lingkungan. Padahal kata Ahok, justru reklamasi Pulau C dan D yang lebih merusak lingkungan. Apalagi pulau tersebut juga telah menggabungkan pulau.
Dia juga mengkritik terkait dengan reklamasi yang dilakukan PT Kawasan Berikat Nusantara. Menurut dia, proses reklamasi Pulau G lebih rapi dibanding dengan lainnya. Karena telah mengeruk lumpur sedimentasi di sekitar pulau buatan.
Karena itu, Ahok sangat keberatan dengan keputusan Menteri Rizal Ramli untuk menghentikan reklamasi. Padahal Pulau G juga telah melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan pihak PLN dan PGN.
Saat ini, PT Muara Wisesa Samudra telah memberi sejumlah kontribusi yang dibebankan pemerintah. Termasuk pembangunan rumah susun di Daan Mogot, Jakarta Barat. Menurut Ahok, investor akan kaget dengan keputusan penghentian tersebut. "Ini pabrik perusahaan publik," ucapnya.
Menurut Ahok, terkait dengan kontribusi tersebut, pihaknya masih menunggu keputusan presiden perihal penghentian reklamasi. Jika nanti Presiden Joko Widodo setuju untuk menghentikan reklamasi, dia akan mengalihkan kewajiban pengembang terhadap pembangunan di tempat lain. "Tinggal bikin aja berita acaranya, enggak ada masalah buat kami."
