(ki-ka) Wakil Direktur PT APLN Noer Indrajaja, Presiden Direktur PT APLN Cosmas Batubara, Wakil Direktur PT APLN Indra Widjaja Antono, dan Direktur Utama PT Muara Wisesa Samudra mengadakan konferensi pers terkait penghentian reklamasi Pulau G, di Pullman Jakarta Central Park, 2 Juli 2016. TEMPO/Friski Riana
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Muara Wisesa Samudra Halim Kumala menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kepentingan untuk menurunkan tambahan kontribusi 15 persen.
"Tidak ada kepentingan. PT MWS sudah alokasikan budget dan sudah menyerahkan sebagian kewajibannya," kata Halim dalam konferensi pers di Pullman Jakarta Central Park, Sabtu, 2 Juli 2016.
Halim menyebut kewajiban itu merupakan additional contribution atau kontribusi tambahan untuk mengerjakan proyek reklamasi Pulau G. Dia mengungkapkan bahwa kewajiban yang telah dijalankan anak perusahaan Agung Podomoro Land itu senilai kurang lebih Rp 300 miliar.
Proyek yang ia sudah kerjakan berupa pembangunan rumah susun sewa sederhana Daan Mogot, jalan inspeksi pinggir kali, dan beberapa rumah pompa. Total ada 13 proyek yang harus dikerjakan senilai Rp 392 miliar. "Bayangkan proyek belum menghasilkan tapi sudah kasih kewajiban," ujarnya.
Nilai dari pembangunan sejumlah infrastruktur itu nantinya akan menjadi pengurang nilai kontribusi tambahan Pulau G. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menetapkan total kontribusi sebesar 15 persen dikali nilai jual obyek pajak dikali luas lahan yang bisa dijual pengembang.
Ahok memasukkan hitungan total kontribusi itu ke dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara. Namun, aturan baru itu batal disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta seiring penangkapan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 31 Maret 2016.
Setelah penangkapan Sanusi, Ariesman Widjaja, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land sebelumnya, menyerahkan diri ke KPK.
Ia diduga memberi suap kepada Sanusi terkait pembahasan rancangan peraturan daerah zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta raperda tata ruang Pantai Utara Jakarta tahun 2015-2035.
Kasus Ariesman sendiri sudah masuk ke persidangan. Dalam dakwaan jaksa, Ariesman disebut keberatan dengan tambahan kontribusi sebesar 15 persen yang dibebankan kepada pengembang.
Halim juga mengaku sudah memenuhi moral obligation, yaitu berupa pembangunan jalan layang non tol. Ia mengungkapkan, pembuatan jalan tersebut merupakan bagian dari antisipasi bila Pulau G sudah jadi.
Menurutnya, izin membuat trase jalan sudah ia terima dari Presiden Joko Widodo saat menjabat Gubernur Jakarta, dan telah diperpanjang oleh Ahok.
"Saya cuma mau kasih tahu, kami sudah jalankan semacam CSR (corporate social responsibility)," tuturnya. "Kami buat jalan ini ada hubungannya karena ada Pulau G dari PT MWS."
