Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Depok bakal membentuk tim untuk mengantisipasi ledakan jumlah penduduk yang migrasi ke Depok, bersamaan arus balik Lebaran 2016. Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna memperkirakan bakal ada lonjakan penduduk sampai lebih dari 4 persen, pada arus balik tahun ini.
"Depok menjadi daya tarik orang luar untuk masuk ke kota ini. Tidak bisa dilarang, tapi Depok punya aturan," kata Pradi setelah melakukan inspeksi mendadak kepatuhan aparatur sipil negara di hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran, Senin, 11 Juli 2016.
Ia menuturkan jumlah pertumbuhan penduduk di Depok, mencapai 3,7 persen. Dari jumlah pertumbuhan penduduk tersebut disumbang dari angka kelahiran mencapai 2,3 persen. Total penduduk Depok saat ini mencapai 2,1 juta jiwa.
Menurut Pradi, bila tidak ada upaya khusus untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Depok, bakal terjadi kesenjangan sosial. Apalagi, banyak warga yang datang tidak dibekali dengan keahlian dan pendidikan yang memadai.
"Mereka yang datang berniat untuk mencari peruntungan, malah jadi masalah. Kami khawatir mereka tidak mampu bersaing karena tidak punya bekal hidup di kota seperti Depok," ujarnya. Pemerintah Kota Depok bakal mengumpulkan instansi terkait untuk melakukan rapat koordinasi khusus membahas migrasi warga ke Depok, Rabu pekan ini. Bagi pendatang yang ingin tinggal di Depok, diwajibkan membuat Surat Keterangan Tempat Tinggal, yang berlaku selama enam bulan.
