Ahok: Penghentian Reklamasi Pulau G Tidak Bisa Pakai Mulut  

Reporter

Rabu, 20 Juli 2016 13:27 WIB

Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengerahkan semua Menteri teknis dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk sidak di Pulau Reklamasi C dan D, Jakarta Utara, 4 Mei 2016. Tempo/Avit Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang menganggap Ahok membela pengembang dalam perkara reklamasi di pantai utara Jakarta. Rizal sempat menyindir sikap Ahok seperti staf pengembang.

Ahok menuturkan sikapnya yang keras hanya sebatas meminta konfirmasi secara tertulis terkait dengan keputusan Komite Gabungan Reklamasi sebagaimana yang disampaikan Rizal bahwa reklamasi Pulau G harus dihentikan secara permanen.

Menurut dia, keputusan penghentian reklamasi Pulau G harus melalui surat dan tidak cukup hanya secara lisan. Setelah surat diterima, Ahok mengaku masih akan mempelajari alasan penghentian reklamasi pulau tersebut.

"Kan, Anda minta saya untuk menghentikan reklamasi hanya Pulau G. Tapi enggak bisa pakai mulut dong, mana surat kamu. Waktu surat kamu datang, saya juga mesti lihat alasannya apa," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu, 20 Juli 2016.

Ahok sempat menyesalkan tindakan staf khusus Rizal Ramli, Edy Mulyadi, yang menuduh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tutty Kusumawati berbohong. Menurut Edy, Tutty pernah menyatakan Komite Gabungan Reklamasi tidak pernah menyimpulkan ada pelanggaran berat di Pulau G.

Karena tidak ada pelanggaran berat, maka tidak ada rekomendasi pembatalan reklamasi. Edy juga menuturkan Tutty mengklaim istilah pelanggaran berat itu diutarakan Rizal sendiri saat konferensi pers di kantornya beberapa waktu lalu.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Ahok meminta Rizal membuat tim khusus atau tim rekomendasi jika ingin menyimpang dari keputusan Komite Gabungan Reklamasi.

Menurut Ahok, hasil kerja selama tiga bulan yang melibatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, seharusnya dibuat tertulis.

"Ya, kan ada hasilnya, ya kamu bikin dong secara tertulis. Menurut tim, seperti itu kalau mau berbeda dengan tim. Ya, boleh saja, tapi tulis, supaya saya ada pegangan," ujar Ahok.

LARISSA HUDA




Berita terkait

Kata Ahok soal Namanya Muncul di Bursa Pilgub DKI Jakarta

2 jam lalu

Kata Ahok soal Namanya Muncul di Bursa Pilgub DKI Jakarta

Politikus PDIP menyebut empat nama yang berpotensi maju di cagub DKI Jakarta. Ada nama Ahok.

Baca Selengkapnya

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

3 hari lalu

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

3 hari lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

6 hari lalu

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

7 hari lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

10 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

12 hari lalu

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

41 hari lalu

Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.

Baca Selengkapnya

Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

41 hari lalu

Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.

Baca Selengkapnya

81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

55 hari lalu

81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.

Baca Selengkapnya