Ombudsman Panggil Pemprov DKI Bahas Pelayanan Publik  

Reporter

Selasa, 26 Juli 2016 10:48 WIB

Arus kendaraan yang tersendat disebabkan adanya bus Transjakarta yang terbakar, di depan halte Salemba. Terbakarnya bus gandeng merek Komodo, milik operator PT Eka Sari Lorena (LRN) ini diakibatkan kerusakan mesin dan mengakibatkan satu halte ikut terbakar. Jakarta, 3 Juli 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman, Ahmad Alamsyah Saragih, mengatakan hari ini Ombudsman akan memanggil perwakilan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas pelayanan publik di Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan datang menggantikan Basuki Tjahaja Purnama.

“Pak Gubernur diwakili karena habis menghadiri persidangan kan semalam,” kata Ahmad Alamsyah kepada Tempo saat dihubungi pada Selasa, 26 Juli 2016.

Ahmad Alamsyah melanjutkan, pihaknya telah melakukan pemotretan terhadap pelayanan publik di Jakarta sejak April hingga Mei 2016. Kini, Ombudsman akan menyampaikan kepada Pemprov DKI tentang apa saja yang telah dilihat, sehingga pemerintah terbantu dalam melihat kualitas pelayanan publiknya.

Sejumlah hal yang akan menjadi pembahasan utama adalah transportasi massal dan relokasi penduduk yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Khusus transportasi massal yang jadi perhatian adalah bus Transjakarta, misalnya kondisi halte-halte bus Transjakarta.

Ombudsman juga menyoroti relokasi penduduk yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, semisal di Luar Batang, Jakarta Utara. Alamsyah mempertanyakan mengapa Pemprov DKI Jakarta berani menggusur warga Luar Batang, tapi terkesan diam melihat kawasan Kemang yang seharusnya jadi kawasan perumahan kini menjadi lokasi bisnis.

Selain dua hal itu, sejumlah pelayanan publik lain juga akan dibahas, seperti pelaksanaan Car Free Day dan rencana pelaksanaan aturan pembatasan kendaraan bermotor melalui pelat nomor ganjil-genap.

Hasil dari pantauan Ombudsman diserahkan kepada Pemprov DKI untuk ditindaklanjuti. “Kami akan monitor, diperbaiki apa enggak sama mereka,” ujar Alamsyah.

Alamsyah berharap apa yang dilakukan Ombudsman terhadap Provinsi DKI Jakarta ini bisa juga dilakukan di tempat-tempat lain. Bagi dia, ini adalah inisiatif pihaknya yang bisa dicontoh. “Khususnya kota-kota besar di Indonesia.”

DIKO OKTARA

Berita terkait

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

14 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

16 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

17 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

18 hari lalu

Korupsi Diduga Sebabkan Harga Bawang Putih Naik, Ini Tanggapan Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan menanggapi dugaan korupsi di balik tingginya harga bawang putih.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Menteri PUPR Akan Tinjau IKN setelah Libur Lebaran, Ombudsman Respons Aturan Pembatasan Barang Bawaan

18 hari lalu

Terkini Bisnis: Menteri PUPR Akan Tinjau IKN setelah Libur Lebaran, Ombudsman Respons Aturan Pembatasan Barang Bawaan

Menteri Basuki Hadimuljono akan tinjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN setelah libur Lebaran.

Baca Selengkapnya

Soal Pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang dari Luar Negeri, Ombudsman: Berpotensi Maladministrasi

19 hari lalu

Soal Pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang dari Luar Negeri, Ombudsman: Berpotensi Maladministrasi

Ombudsman mendorong agar Kementerian Perdagangan segera memberikan kepastian layanan atas penumpukan pemeriksaan barang bawaan.

Baca Selengkapnya

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

20 hari lalu

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?

Baca Selengkapnya

Nasir Djamil Tolak Peleburan Ombudsman dan KPK: Keduanya Punya Tupoksi Berbeda

23 hari lalu

Nasir Djamil Tolak Peleburan Ombudsman dan KPK: Keduanya Punya Tupoksi Berbeda

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil tidak setuju dengan peleburan Ombudsman dan KPK. Kedua lembaga itu memiliki tupoksi berbeda.

Baca Selengkapnya

Anggota Komisi III DPR Anggap Peleburan KPK dan Ombudsman Kurang Tepat

23 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Anggap Peleburan KPK dan Ombudsman Kurang Tepat

Menurut Didik, kehadiran KPK telah berkontribusi positif dalam mengawal terwujudnya Indonesia bersih dari korupsi.

Baca Selengkapnya

Eks Penyidik Sayangkan KPK Tak Tegas Bersikap soal Isu Peleburan

23 hari lalu

Eks Penyidik Sayangkan KPK Tak Tegas Bersikap soal Isu Peleburan

Yudi Purnomo Harahap menyayangkan KPK yang tidak tegas bersikap menanggapi isu peleburan KPK dan Ombudsman RI.

Baca Selengkapnya