TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan investigasi terhadap pelayanan publik Jakarta. Investigasi itu menghasilkan temuan-temuan pada enam fokus pelayanan publik di DKI Jakarta. Salah satunya ada pada kelambatan pembangunan gedung SMP Negeri 164, Jakarta Selatan.
Pembangunan gedung SMP Negeri 164 sudah dilakukan sejak 2013, tapi sampai saat ini belum jadi juga. Ombudsman menunjukkan foto-foto temuannya, termasuk foto gedung SMPN 164 yang belum selesai.
Kegiatan belajar sementara dilakukan di bangunan sekolah dasar. Alamsyah Saragih, pemimpin Ombudsman RI, mengatakan, "Berarti ada siswa yang masuk tahun 2013 dan sampai lulus 2016 belum belajar di gedung aslinya," katanya di gedung Ombudsman RI.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengomentari pembangunan gedung yang terlalu lama dan merugikan pelajar itu. "Seharusnya maksimum pembangunan seperti itu satu tahun agar murid tidak terganggu," ujarnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat memberi perhatian khusus terhadap pelayanan pendidikan di SMPN 164 terkait dengan pembangunan gedung sekolah agar segera diselesaikan sehingga kegiatan belajar-mengajar dapat berjalan optimal.
AUZI AMAZIA
Berita terkait
Dugaan Maladministrasi Seleksi Anggota Bawaslu Solo Dilaporkan ke Ombudsman RI
27 Agustus 2023
Latar belakang pelaporan itu berkaitan dengan adanya kejanggalan dalam tahapan seleksi anggota Bawaslu Kota Solo.
Baca SelengkapnyaOrang Tua Keberatan Uang Sekolah, Ombudsman NTT: Bedakan Pungutan dan Sumbangan
4 Agustus 2023
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton mengingatkan penyelenggara sekolah.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Temukan Administrasi Tanah IKN Kacau, Berikut Seluk-beluk Lembaga Ombudsman
30 Juli 2023
Ombudsman kemudian menyarankan agar pemerintah lebih memperjelas semua wilayah IKN sebelum ibu kota baru ini terbentuk.
Baca SelengkapnyaOmbudsman: Insentif Kendaraan Listrik Dinanti Masyarakat
14 Februari 2023
Jajak pendapat Komisi Ombudsman menunjukkan, 90 persen responden menyatakan setuju dengan pemberian insentif kendaraan listrik bagi konsumen.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Umumkan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemerintah
29 Desember 2021
Acara Ombudsman ini dilakukan sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Baca SelengkapnyaCegah Penyelewengan Subsidi Pupuk, Ombudsman Sarankan Ada Tim Pengawas Gabungan
30 November 2021
Ombudsman Republik Indonesia menyarankan pembentukan tim pengawas gabungan untuk mencegah adanya penyelewengan dari program pupuk bersubsidi.
Baca SelengkapnyaKesedihan Novel Baswedan: Pemerintah Diam, Wibawa Hukum Jatuh
1 Oktober 2021
Novel Baswedan dkk per 30 September tak lagi sebagai pegawai KPK. Ia mengatakan sedih, bukan karena dirinya diberhentikan pimpinan KPK.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Sarankan Lansia di DKI Daftar Vaksinasi Covid-19 Lewat RT, Sebab..
8 Maret 2021
Teguh mengatakan sampai hari ini banyak menerima keluhan para lansia tak bisa vaksinasi Covid-19 setelah mendaftar online lewat situs Kemenkes.
Baca SelengkapnyaAlvin Lie Sebut Alasan Kemenkumham Soal Harun Masiku Tak Rasional
20 Februari 2020
Anggota Ombudsman Alvien Lie mengatakan alasan Kemenkumham soal kepulangan Harun Masiku tak masuk akal.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Temukan Masalah di Proyek PKH Garapan Kemensos dan Bank
10 Desember 2019
Ombudsman meminta Menteri BUMN Erick Thohir menjatuhkan sanksi kepada Direksi BRI Cabang Sampang.
Baca Selengkapnya