TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Daerah DKI Jakarta baru menyelesaikan 1,7 km pembebasan tanah dan pembangunan fisik Banjar Kanal Timur dari 23,6 km yang direncanakan. Pasalnya, pihak DPRD belum mengesahkan anggaran sebesar Rp.4,5 triliun yang diajukan Pemda. Hal tersebut dikatakan Kepala Sub Dinas Pekerjaan Umum Pemda DKI Jakarta Wisnu Subagio, usai diskusi bertajuk Jakarta Menghadapi Banjir 2003 di Kantor LP3ES, Slipi, Jakarta Barat, Senin (12/1). Menurut Wisnu, dana pembangunan yang sudah dikucurkan hanya cukup untuk menyelesaikan proyek sepanjang 1,7 km. Sedangkan dana yang diharapkan dapat diperoleh dari pemerintah pusat belum juga turun. Belakangan ini, telah berkembang keinginan untuk memanfaatkan dana bantuan dari Jepang untuk pembangunan sudetan kali Cisadane. Namun, pemanfaatan dana tersebut masih harus menunggu persetujuan dari pemerintah Jepang. Wisnu menganggap, dana untuk pembangunan tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab pemerintah pusat. Dia menolak anggapan bahwa dana pembebasan tanah itu menjadi tangungjawab Pemda. Hargai usaha Pemda, dong," kata Wisnu. Selain itu, permasalahan yang dihadapi Pemda adalah permintaan ganti rugi tanah dari masyarakat yang sangat tinggi. Bahkan, permintaan tersebut kadang-kadang melebihi harga yang wajar. Permintaan mereka kadang melebihi nilai jual obyek pajak (NJOP) yang ada, kata Wisnu.Pembangunan dan pembebasan tanah yang telah dilakukan Pemda saat ini adalah Rawa Intan, Pulo Gebang, dan Ujung Menteng. (Purwanto Tempo News Room)