Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok Meresmikan Kantor Pusat PD Pasar Jaya di Kawasan Cikini, 24 Agustus 2016. TEMPO/Larissa
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja atau Ahok meresmikan Kantor Pusat PD Pasar Jaya di Kawasan Cikini. Ahok berharap pasar tradisional bisa menjadi inkubator bagi warga Jakarta dengan ekonomi menengah ke bawah. Pasalnya, Ahok mengatakan selama ini pedagang tradisional cenderung tidak bersaing dengan pasar modern lantaran masih tidak adanya keadilan.
"Kenapa pedagang kita kalah dengan pasar modern? Padahal, logikanya mereka enggak mungkin kalah. Karena rata-rata mereka harus jadi PKL (pedagang kaki lima) saat sudah modern, karena ada yang tidak adil," kata Ahok, Rabu, 24 Agustus 2016.
Ahok mengatakan banyak pedagang akhirnya memilih menjadi PKL lantaran banyak kios-kios milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disewakan kepada pedagang dengan harga tinggi. Selain itu, juga masih banyak warga Jakarta yang sengaja menyewa lebih dari satu kios milik PD Pasar Jaya.
Dengan begitu, PKL pun memilih berjualan di pinggir jalan meskipun masih harus membayar pungutan liar yang tidak murah. Misalnya, pedagang martabak harus membayar Rp 20 ribu untuk membayar biaya kebersihan. Selain itu, mereka juga dikenakan biaya keamanan dan listrik masing-masing Rp 20 ribu.
Sehingga, jika dikalkulasikan total dalam sehari PKL bisa keluarkan Rp 60 ribu atau setara dengan Rp 1,8 juta per bulan hanya untuk lapak seluas 2 x 2 meter. Artinya, PKL harus bayar Rp 450 ribu setiap meter setiap bulannya. "PKL kita bayar sewa lebih mahal dari sewa di mall. Paling kalau di mall cuma Rp 200 ribu per meter tiap bulannya," kata Ahok.
Ahok menuding ada permainan dalam jajaran direksi PD Pasar Jaya yang lama. Kata Ahok, seharusnya kios di pasar milik daerah hanya membayar sekitar Rp 500 per meter setiap harinya. Selain itu, tidak boleh setiap orang menguasai lebih dari satu unit.
Hal lain yang memberatkan pedagang tradisional adalah setiap orang diwajibkan membayar sewa dua puluh tahun di muka. Sudah dapat dipastikan, pedagang menolak dan memilih PKL yang dinilai tidak resmi. "Oknum direksi yang kantongi sehingga mereka kaya raya. Saya belum pernah lihat mantan direksi miskin di Jakarta," tutur Ahok.
