TEMPO.CO, Jakarta - Sandiaga Uno mengatakan sebagian besar korban penggusuran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin mendapatkan pengganti rumah dengan status hak milik.

"Kebanyakan mengeluh ingin mendapatkan kesempatan memiliki rumah susun hak milik (rusunami)," kata Sandiaga di Jalan Kebagusan Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu, 28 Agustus 2016.

Sandiaga, calon Gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra, mengaku mengunjungi beberapa korban penggusuran.

Dia menilai, penggusuran yang dilakukan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak manusiawi. Penggusuran, kata dia, seharusnya dilakukan dengan pola persuasif atau pendekatan langsung dengan masyarakat.

"Lakukan seperti yang pernah Jokowi lakukan di Solo, Jawa Tengah. Sebelum menertibkan, dia mendatangi masyarakat dan mengajaknya berdialog," ujarnya.

Sandiaga menyarankan, ke depan, pemerintah memberikan uang kompensasi atau kerahiman buat warga yang digusur. Dia mencontohkan penggusuran yang dilakukan di sejumlah tempat di Eropa.

Meski warga menempati tanah negara, ujar dia, mereka tetap diberikan uang kompensasi karena telah diduduki tempat itu selama puluhan tahun.

"Begitu juga seharusnya yang terjadi di Jakarta. Walaupun tanah negara, harus ada kompensasi. Paling tidak untuk menggantikan biaya pembangunan selama dia tinggal di permukiman itu," tuturnya.

Sandi menuturkan, dengan pemberian kompensasi, masyarakat yang tergusur tidak terzalimi. Dia menilai, uang kompensasi yang diberikan tidak akan memberatkan pemerintah. Apalagi anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta terhitung sangat besar.

"Saya rasa, mayoritas masyarakat tidak akan marah jika uangnya digunakan untuk penertiban yang manusiawi," ucapnya.

Sejak dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 19 November 2014, Ahok memang gencar menggusur permukiman yang dianggap kumuh dan berdiri di atas lahan milik pemerintah. Di antaranya permukiman Kampung Pulo (Jakarta Timur), Kalijodo (Jakarta Barat), dan Kampung Aquarium Luar Batang (Jakarta Utara).

Pemerintah Jakarta kemudian memindahkan korban penggusuran ke beberapa rumah susun sewa yang sudah dibangun, antara lain Rawa Bebek, Marunda, dan Kampung Pulo. Belakangan, mereka tidak sanggup membayar uang sewa.

Rencana penggusuran selanjutnya dilakukan di Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Pemerintah Jakarta berencana memberikan surat peringatan pertama (SP1) terhadap warga yang masih bertahan.

"Saya kira minggu depan udah kasih SP1. Yang masih bandel (tak mau pindah), saya enggak mau tahu lah," kata Basuki alias Ahok di Balai Kota, Jumat, 26 Agustus 2016.

Surat peringatan akan terus diberikan hingga maksimal SP3. Jika sudah lewat SP3, Ahok mengatakan akan mulai menggusur permukiman di pinggir Sungai Ciliwung itu.

Sebagian warga di Bukit Duri memilih direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Rawa Bebek, Jakarta Timur. Rumah mereka di Bukti Duri sudah dibongkar sejak pekan lalu. Dari pantauan Tempo, pembangunan sheet pile atau turap di pinggir kali Ciliwung sudah mulai dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Ahok menilai, saat ini, penertiban pemukiman di pinggir kali sudah membawa dampak bagi pengurangan banjir di Jakarta. Meski curah hujan terhitung lebih besar dari tahun sebelumnya, mantan Bupati Belitung Timur itu yakin banjir tidak akan sedestruktif seperti yang lalu.

"Pak Jokowi kan di Bogor. Dia ngomong hujan sekarang jauh lebih besar dibandingkan dengan kemarin, tapi kok pengaruh hujan dari (Bendungan) Katulampa berkurang. Ya, karena normalisasi Ciliwung, walau belum sempurna, tapi itu fakta," tutur Ahok.

Saat ini sejumlah warga Bukit Duri yang menolak direlokasi masih mengajukan gugatan di pengadilan lewat class action. Namun, sejak awal Agustus, 190 keluarga dari Bukit Duri sudah mulai memilih ikut relokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.

ABDUL AZIS | EGI ADYATAMA