Kereta Commuter line (KRL) berhenti disamping rel yang terendam banjir di sekitar Stasiun Tanah Abang, Jakarta, (19/1). Terendamnya Stasiun Tanah Abang akibat hujan beberapa hari lalu dan mengakibatkan sejumlah jadwal KRL terganggu. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) menaikkan tarif kereta rel listrik (KRL) sebesar Rp 1.000 mulai 1 Oktober 2016. Wakil Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengatakan kenaikan tarif KRL harus menjamin layanan kepada penumpang.
"Bagi konsumen, fair kalau ada peningkatan layanan di balik itu. Kenaikan tarif harus berbanding lurus dengan mutu layanan," ucapnya, Minggu, 2 Oktober 2016. Dia berujar, peningkatan layanan bisa berupa pengurangan gangguan operasional yang signifikan dan perbaikan fasilitas.
Sudaryatmo menuturkan, selama ini, masih banyak sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti minimnya ketersediaan toilet di berbagai stasiun. Hal itu bisa dilihat dari panjangnya antrean di depan toilet. Dia mencontohkan jumlah toilet di Stasiun Manggarai tak sesuai dengan kapasitas, padahal tergolong stasiun transit.
Dia menyarankan PT KCJ memperbanyak fasilitas kesehatan di setiap stasiun. Fasilitas kesehatan diperlukan untuk menangani keperluan emergency (gawat darurat) bagi penumpang yang sakit.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyetujui kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang diajukan PT KCJ. Menurut Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono, kenaikan tarif sebesar Rp 1.000 harus dialokasikan untuk biaya atau investasi peningkatan sarana dan pelayanan KRL.
Prasetyo mengatakan kenaikan tarif tersebut dipicu oleh adanya target bagi PT KCJ dalam meningkatkan jumlah penumpang KRL Jabodetabek. Pada 2019, PT KCJ diminta menaikkan jumlah penumpang hingga 1,2 juta orang per hari. Saat ini jumlah penumpang yang bisa diangkut KRL Jabodetabek setiap hari sekitar 850 ribu.
Menurut Prasetyo, dengan dipatoknya target tersebut, PT KCJ pun mengajukan kenaikan tarif KRL untuk meningkatkan sarana dan prasarana. Namun pemerintah memerlukan waktu untuk mengkaji keterkaitan kenaikan yang diminta dengan investasi perbaikan sarana dan pelayanan KRL.
