TEMPO Interaktif, Jakarta:Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta tahun 2006 turun dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu hingga tanggal 25 Juli, PAD mencapai Rp 4,239 triliun, sedangkan tahun ini diperoleh Rp 4,118 triliun."Ini artinya PAD tahun ini hanya 47,9 persen dari perencanaan satu tahun," kata Iwan Setiawardi, Kepala Sub Dinas Renbang Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta hari ini. Padahal Pemda DKI Jakarta menargetkan PAD tahun ini Rp 8.597.509.028.000. Menurut Iwan, penurunan itu disebabkan oleh turunnya pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan laba usaha daerah. Penurunan pajak daerah disebabkan berkurangnya pendapatan dari bea balik nama kendaraan bermotor. "Pajak bea balik nama turun hingga 37 persen dibanding tahun lalu," kata Iwan. pendapatan retribusi daerah juga turun hingga 30 persen dibanding periode yang sama tahun lalu atau hanya Rp 143.406.179.190. "Pajak retribusi baru mencapai 32,5 persen dari yang ditargetkan,"katanya. Hal yang sama juga terjadi pada pendapatan pajak laba usaha daerah, turun hingga 67,5 persen. Indriani Setyowati
Berita terkait
Kemenkeu Tidak Terbitkan SE Insentif Fiskal Pajak Hiburan, Apa Sebabnya?
23 Februari 2024
Ini alasan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak terbitkan surat edaran (SE) tentang insentif fiskal pajak hiburan.
Baca SelengkapnyaPengusaha Tolak Bayar Kenaikan Pajak Hiburan, Pengamat: Ajukan Pengurangan Pajak Saja
14 Februari 2024
Pengusaha mengancam akan tetap membayar pajak hiburan dengan tarif lama.
Baca SelengkapnyaGIPI Resmi Imbau Pengusaha Hiburan Bayar Pajak dengan Tarif Lama, Minta Pemda Tunggu Putusan MK
12 Februari 2024
GIPI menerbitkan Surat Edaran (SE) resmi tentang imbauan kepada pengusaha hiburan terkait pembayaran pajak hiburan dengan tarif lama.
Baca SelengkapnyaOgah Ikut Tarif Baru, GIPI Imbau Pengusaha Bayar Pajak Hiburan Pakai Tarif Lama
9 Februari 2024
DPP GIPI menghimbau pengusaha hiburan bayar pajak hiburan pakai tarif lama kendati tarif sudah naik 40%.
Baca SelengkapnyaGIPI Resmi Ajukan Uji Materi ke MK soal Kenaikan Pajak Hiburan 75 Persen
7 Februari 2024
GIPI berharap hasil pengujian materil dapat menetapkan pajak PBJT yang termasuk dalam jasa kesenian dan hiburan adalah sama, yaitu antara 0 hingga 10 persen.
Baca SelengkapnyaSandiaga Minta Pemda Segera Beri Insentif Usaha Hiburan: Kalau Pajaknya 40 Persen, Bisa Cashback 30 Persen
5 Februari 2024
Sandiaga berharap pemerintah daerah segera memberikan insentif fiskal dan menekan Pajak Hiburan Tertentu guna tidak menimbulkan banyak keresahan.
Baca SelengkapnyaAirlangga Mau Kasih Diskon PPh untuk Pengusaha Hiburan, Ini Kata Kemenkeu
30 Januari 2024
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berencana memberikan diskon PPh Badan untuk pengusaha hiburan. Kementerian Keuangan buka suara soal ini.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Kepala Otorita IKN Jawab Keraguan Tom Lembong, Kenaikan Pajak Hiburan Bisa Tutup 20 Juta Lapangan Kerja
27 Januari 2024
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menanggapi keraguan Tom Lembong atas imbal hasil investasi di IKN.
Baca SelengkapnyaPengusaha Ngadu Soal Pajak Hiburan, Luhut: Kasihan Bisa Tutup 20 Juta Lapangan Kerja
26 Januari 2024
Luhut menerima kedatangan para pengusaha yang mengeluhkan kenaikan tarif pajak hiburan.
Baca SelengkapnyaSoal Kenaikan Pajak Hiburan 40-75 Persen, Pemkot Bandung Belum Lakukan Sosialisasi
26 Januari 2024
Pemerintah Kota Bandung belum melakukan sosialisasi terkait penerapan kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75 persen.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
KPK Buka Peluang Hadirkan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang di Sidang Syahrul Yasin Limpo, Bahas Kebocoran BAP
31 menit lalu
Amnesty International Ungkap Polri Impor Alat Sadap, Ini Kata Pakar Kepolisian Soal SOP Penyadapan
2 jam lalu
